Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
Umum
13 jam yang lalu
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
2
Lawan Bali United, Thomas Doll Harapkan Pemain Persija Jakarta Bugar
Olahraga
11 jam yang lalu
Lawan Bali United, Thomas Doll Harapkan Pemain Persija Jakarta Bugar
3
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
Olahraga
12 jam yang lalu
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
4
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
Umum
14 jam yang lalu
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
5
Persis Solo Pantau Fisik Pemain Selama Ramadan
Olahraga
11 jam yang lalu
Persis Solo Pantau Fisik Pemain Selama Ramadan
6
Langsung Pantau Persiapan, Menpora Dito Ingin Berikan Kado Terbaik buat Presiden Jokowi dari Olimpiade 2024 Paris
Olahraga
14 jam yang lalu
Langsung Pantau Persiapan, Menpora Dito Ingin Berikan Kado Terbaik buat Presiden Jokowi dari Olimpiade 2024 Paris
Home  /  Berita  /  DPR RI

Lebih dari 50 Juta Ha Lahan Sawit Diluar HGU, Legislator PDIP Dorong Keberanian Pemerintah

Lebih dari 50 Juta Ha Lahan Sawit Diluar HGU, Legislator PDIP Dorong Keberanian Pemerintah
Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda dalam rapat bersama pemerintah di Senayan, Jakarta, Rabu, 6 April 2022. (gambar: tangkapan layar video ist.)
Rabu, 06 April 2022 20:18 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi II Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan, ada lebih dari 50 juta lahan sawit yang beroperasi di luar HGU (hak guna usaha). Hal tersebut Ia ungkap dalam rapat bersama Kementerian ATR/BPN di Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2022).

"Pak, kami punya catatan, lebih dari 50 juta hektare perkebunan kelapa sawit di republik ini, diluar HGU, termasuk sebagiannya di kawasan hutan, tapi sebagian besar di luar kawasan hutan," kata Rifqi dikutip GoNEWS.co dari rekaman video rapat.

Ia berpandangan, keberadaan puluhan hektare lahan sawit ilegal itu menandakan bahwa negara kehilangan marwah dihadapan para pengusaha sawit. Negara telah dirugikan secara ekonomis. Karenanya, Rifqi mengajak Kementerian ATR/BPN untuk menata persoalan hulu industri sawit.

"Tentu penataan hulu ini akan punya impact terhadap berbagai macam hal, termasuk soal penerimaan negara bukan pajak (PNBP)," kata Rifqi.

Ia meyakini PNBP akan meningkat ratusan kali lipat jika 50 jutaan hektare lebih lahan-lahan sawit ilegal ini dibenahi. Peningkatan PNBP, kata Rifqi, akan sangat membantu portofolio fiskal negara saat ini.

Pertanyaannya, kata Rifqi di hadapan Menteri ATR/BPN yang hadir secara fisik dalam rapat tersebut, "Pak Menteri, Pak wakil menteri bersama kita-kita ini, siap nggak untuk fight menata ini."

Lebih jauh, Rifqi berpandangan, persoalan sawit ini adalah persoalan hulu yang salah satu hilirnya adalah produk minyak goreng. Kelangkaan dan mahalnya minyak goreng di tengah masyarakat, menurutnya, tak lepas dari persoalan hulu tersebut.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Nasional, DPR RI, DKI Jakarta
wwwwwwhttps://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/