DPD Tolak Biaya Pemilu Mahal

JAKARTA - Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menolak anggaran Pemilu yang dinilai mahal. Mereka akan menggelar dialog kebangsaan di Senayan, besok.

"Katakan Tidak pada Biaya Pemilu dan Pilkada Mahal" tajuk diskusi tersebut sebagaimana undangan yang diterima GoNEWS.co, Rabu (22/6/2022).

Baca Juga: DPR Dukung Pemenuhan Anggaran Pemilu

Baca Juga: Jokowi Minta Pihak Terkait Dukung Anggaran Pemilu

Catatan redaksi, anggaran Pemilu 2024 disetujui DPR RI sebesar Rp76,6 triliun. Pimpinan DPR RI, Pimpinan Komisi II DPR RI dan Pimpinan KPU RI menggelar jumpa pers di Senayan terkait hal ini pada Senin (6/6/2022) lalu.

"Kita berharap pada Ibu Ketua DPR untuk kita bisa menyampaikan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Komisi XI DPR RI dan Menteri Keuangan RI," kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung kala itu.

Baca Juga: Ketemuan, Kapolri dan Dewan Pers Sepakat Cegah Polarisasi Pemilu

Baca Juga: Jenderal Sigit Ketemu KPU dan Bawaslu Bahas Pengamanan Pemilu

Anggaran Pemilu 2024 memang terbilang tinggi. Menurut Anggota Fraksi PAN DPR RI Guspardi Gaus, angkanya naik 3 kali lipat dari anggaran Pemilu 2019.

"Dulu anggaran 2019 itu Rp25,5 triliun, sekarang Rp76 triliun berarti kan kenaikan terjadi 3 kali lipat," kata Guspardi kepada GoNEWS.co, Jumat (27/5/2022) lalu.

Baca Juga: Masa Kampanye Pemilu 2024 Pendek, Partai Buruh Keberatan

Baca Juga: Bukan soal Naik 3 Kali Lipat, KPU Pertanyakan Anggaran Pemilu Cairnya Kapan?

Bagi KPU sendiri, soal anggaran ini bukan lagi mengenai tinggi atau rendahnya. Tapi, kapan cairnya.

"Itu kan Rp76 triliun untuk tiga tahun anggaran, 2022, 2023, dan 2024. Nah, gambaran persetujuannya, besarannya, itu. Tentang masing-masing tahun berapa besarnya kan sudah ada disampaikan KPU. Insyaallah nggak akan berubah tapi soalnya kan begini, cairnya kapan kan itu? 2022 ini yang anggarannya Rp8 sekian triliun yang sudah cair dua (triliun) masih 6 lagi yang belum," ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari saat rapat bersama jajaran DPD RI di Jakarta, Mei lalu.***