Kata MUI dan Pakar Hukum Tata Negara soal Pernikahan Beda Agama yang Dikabulkan Pengadilan

JAKARTA - Pengadilan Negeri Surabaya pada April lalu mengabulkan permohonan pasangan pria muslim dan perempuan kristen untuk secara hukum mengakui pernikahan mereka. MUI dan Pakar Hukum Tata Negara punya pandangan lain sebagaimana pemberitaan yang dibaca, Kamis (23/6/2022).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghendaki, pengadilan membatalkan putusan itu, seraya menegaskan perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.

Baca Juga: Viral Pernikahan Beda Agama, Wamenag: Tak Dicatat di KUA

Baca Juga: Pemuka Agama Merespons Pernikahan Beda Agama Stafsus Presiden

Sementara Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti dalam lansiran BBBC Indonesia mengatakan, "Seharusnya negara mencatatkan saja, persoalan agama mereka itu membolehkan atau tidak, mereka mau pindah agama atau tidak, itu wilayah yang seharusnya tidak dicampuri oleh negara," kata dia.

Menurut Bivitri, pasal multi-tafsir dalam UU Perkawinan - yang mengatur bahwa perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama - "dinyatakan inkonstitusional". Sebab, pasal itu memicu ketidakpastian hukum soal pernikahan beda agama.

Baca Juga: Kartu Nikah Suami Beristri Empat Bukan Terbitan Kemenag

Baca Juga: Bawa Pasal Penistaan Agama, Roy Suryo Polisikan Menag Yaqut Hari Ini
***