Pada High Level Political Forum UN-ECOSOC, Menko Airlangga Tegaskan Penyediaan Minyak Nabati Global Harus Holistik dan Nondiskriminatif

JAKARTA – Meski di tengah krisis pangan, energi, dan keuangan yang terjadi saat ini, Pemerintah tidak hanya berupaya untuk memulihkan kondisi ekonomi seperti sebelum pandemi, tetapi juga mengupayakan transformasi perekonomian menjadi lebih hijau, berkelanjutan, dan inklusif.

“Di tengah krisis ini, memastikan ketersediaan, aksesibilitas, dan keterjangkauan komoditas pertanian di pasar global, termasuk minyak nabati, menjadi salah satu fokus utama kami,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya secara virtual pada acara Webinar United Nations Economic And Social Council (UN-ECOSOC) High Level Political Forum (HLPF), Senin (11/07).

Kegiatan yang mengambil tema “Catalysing Actions For Sustainable Vegetable Oils In Support Of The Attainment Of Sustainable Development Goals (SDGs)” tersebut, diselenggarakan di New York, Amerika Serikat.

Dalam upaya untuk memenuhi target SDGs 2030, muncul beberapa tantangan-tantangan besar seperti inflasi yang tinggi, lonjakan suku bunga, lonjakan harga pangan dan energi, serta terganggunya pasokan dan perdagangan komoditas pertanian.

Dengan mempertimbangkan pertumbuhan populasi global dan meluasnya penggunaan minyak nabati di berbagai industri, maka diperkirakan ukuran pasar global minyak nabati akan meningkat dari 199,1 juta metrik ton pada tahun 2020 menjadi 258,4 juta metrik ton pada tahun 2026.

Sementara itu, bahkan sebelum terjadinya krisis global, minyak nabati telah lama menjadi sumber mata pencaharian bagi petani skala kecil serta sumber mesin pembangunan di banyak negara berkembang. Sehingga penting untuk memastikan kesinambungan pasokan minyak nabati yang cukup ke pasar global untuk mencegah volatilitas harga lebih lanjut dan guncangan terhadap ekonomi global.

“Dalam hal ini, kami terus percaya bahwa upaya bersama untuk memastikan keberlanjutan di pasar minyak nabati global harus dilakukan secara holistik dan nondiskriminatif,” tegas Menko Airlangga.

Selain itu, diperlukan juga lingkungan yang kondusif serta penyediaan sumber daya dan keterampilan untuk mendukung petani kecil dalam mewujudkan produksi berkelanjutan atas komoditas yang digunakan untuk menghasilkan minyak nabati.

Sebagai salah satu produsen dan pengekspor minyak nabati utama dunia, termasuk minyak sawit dan minyak kelapa, Indonesia terus menekankan pentingnya memastikan keberlanjutan di seluruh sektor minyak nabati. Hal tersebut dilakukan diantaranya melalui pemanfaatan smart farming pada perkebunan kelapa maupun dukungan replanting bagi petani sawit.

Lebih lanjut, Indonesia berkomitmen untuk mempercepat transisi energi bersih melalui kebijakan biodiesel untuk mencapai net zero emissions. Diperkirakan penggunaan B30 berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 24,6 juta ton CO2. Hal ini juga akan memperkuat tujuan Indonesia untuk mencapai target ketahanan energi dan bauran energi sebesar 23% pada tahun 2025.

Indonesia juga akan terus mempromosikan pentingnya pertanian dan sistem pangan berkelanjutan di berbagai forum, termasuk melalui Presidensi G20 dan kerja sama dengan Inggris melalui co-chairmanship dari dialog FACT (Forest, Agriculture, and Commodities Trade). Indonesia juga bertujuan untuk mempromosikan komoditas berkelanjutan sekaligus memenuhi SDGs dan mendukung pembangunan ekonomi.

Selain itu, Indonesia juga berkomitmen untuk mendorong dan menyinergikan kerja sama untuk memastikan minyak nabati berkelanjutan di berbagai organisasi internasional terkait seperti Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) dan International Coconut Community (ICC).

“Mari kita melipatgandakan upaya kita untuk mencapai SDGs, dan menetapkan jalan kita menuju komunitas global yang lebih tangguh, termasuk melalui promosi dan pengembangan minyak nabati yang berkelanjutan,” tutup Menko Airlangga. ***