Buka Peluang Koalisi dengan Gerindra hingga PKB, PDIP Ingin Nego Peta Koalisi?

JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, PDI Perjuangan tampak ingin menata ulang peta koalisi jelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 yang kini sudah mulai terbentuk.

Ini terlihat dari pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyebut partainya berpeluang berkoalisi dengan partai-partai pengusung Jokowi, seperti Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). "Statement Sekjen PDI-P yang masih menimbang Gerindra, PKB, Golkar, dan PPP mengindikasikan adanya upaya PDI-P untuk menegosiasikan ulang skema koalisi yang ada," kata Umam dilansr GoNews.co dari Kompas.com, Kamis (18/8/2022).

Sejauh ini, partai-partai yang disebutkan Hasto masing-masing sudah membentuk koalisi. Gerindra berkongsi dengan PKB, sedangkan Golkar bekerja sama dengan PPP dan Partai Amanat Nasional (PAN) lewat Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Menurut Umam, pernyataan Hasto soal terbukanya peluang koalisi dengan beberapa partai pengusung Jokowi sedikit terlambat. Namun, peluang perubahan peta koalisi masih sangat mungkin terjadi. Sebabnya, pada poros KIB, belum ada nama calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang akan diusung.

Sementara, koalisi Gerindra-PKB sejauh ini baru mengumumkan Prabowo Subianto sebagai capres. Baca juga: Muncul Dukungan Puan Maharani Capres PDI-P 2024, Hasto Anggap Kebebasan Berekspresi Menurut Umam, pernyataan terbaru Hasto membuka kembali peluang duet Prabowo dengan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani yang beberapa waktu lalu sempat berembus. "Rencana negosiasi ini seolah membuka kembali wacana pengusungan pasangan Prabowo-Puan, yang pada saat yang sama, berpotensi mem-veto dan menggagalkan rencana pencawapresaan Muhaimin (Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB)," ujarnya.

Selain itu, lanjut Umam, pernyataan Hasto juga seolah menyiratkan tertutupnya peluang kerja sama PDI-P dengan Partai Nasdem. Hubungan kedua partai itu memang disebut-sebut merenggang sejak Nasdem mengumumkan nama Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDI-P, Ganjar Pranowo, dalam bursa capres mereka. Nasdem sedianya merupakan salah satu partai utama pengusung Jokowi.

Namun, menurut Umam, tidak disebutkannya Nasdem oleh Hasto sebagai jajaran partai potensial koalisi menyiratkan bahwa PDI-P sulit berbesan dengan partai besutan Surya Paloh itu. "Statement ini akan menjadi sinyal kuat bagi Nasdem untuk segera mengunci dan mendeklarasikan gerbong koalisinya bersama Partai Demokrat dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera)," ucap Umam.

Sementara, tidak disebutkannya PAN oleh Hasto bisa jadi karena PDI-P belum sepenuhnya percaya terhadap partai matahari putih tersebut. Sebab, PAN bergabung dengan pemerintahan baru-baru ini. Dalam sejarah pilpres di Indonesia pun, belum pernah PAN berkoalisi dengan PDI-P. Namun, terlepas dari semua itu, Umam berpandangan, hasil negosiasi akan terletak pada skema yang ditawarkan PDI-P soal capres atau cawapres yang akan diusung.

Sejauh ini, beredar dua nama yang disebut-sebut berpotensi dicalonkan PDI-P, yakni Puan Maharani yang merupakan putri mahkota partai, dan Ganjar Pranowo yang punya elektabilitas tinggi. "Bisa saja PDI-P memainkan dua kartu, dengan mengusung Puan di satu sisi dan juga mendorong Ganjar di sisi lain melalui gerbong lain," kata dosen Universitas Paramadina itu.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto mengungkapkan partainya berpeluang besar berkoalisi dengan partai politik yang saat ini mengusung Presiden Jokowi. Koalisi yang dimaksud adalah untuk menyambut Pilpres 2024. "Tidak hanya dengan Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kemudian dengan Golkar. Pendeknya dengan seluruh parpol yang mengusung Pak Jokowi," ujar Hasto di Sekolah PDI-P, Jakarta Selatan, Rabu (17/8/2022).

Hasto menjelaskan, PDI-P dekat dengan partai-partai yang saat ini mendukung pemerintahan Jokowi.***