Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Menpora Erick Dorong RUU Kepemudaan Lahirkan Solusi Nyata
Kemenpora
17 jam yang lalu
Menpora Erick Dorong RUU Kepemudaan Lahirkan Solusi Nyata
2
Tolak Usul Luhut, Mulyanto Dukung Sikap Pemerintah Terkait Kerugian Negara
Nasional
12 jam yang lalu
Tolak Usul Luhut, Mulyanto Dukung Sikap Pemerintah Terkait Kerugian Negara
3
Hujan Ringan hingga Sedang Berpotensi Guyur Jabodetabek Sore Hari Ini
Metropolitan
23 jam yang lalu
Hujan Ringan hingga Sedang Berpotensi Guyur Jabodetabek Sore Hari Ini
4
Pemprov DKI Perketat Syarat Penerima Bantuan Iuran JKN, Prioritaskan Desil 1-5
Metropolitan
16 jam yang lalu
Pemprov DKI Perketat Syarat Penerima Bantuan Iuran JKN, Prioritaskan Desil 1-5
5
Ini 10 Penerima Jakarta Youth Award 2026
Metropolitan
12 jam yang lalu
Ini 10 Penerima Jakarta Youth Award 2026
6
Meninggalnya Syabilla Rizkia, Menpora Erick Minta Evaluasi Menyeluruh Keselamatan Atlet
Kemenpora
16 jam yang lalu
Meninggalnya Syabilla Rizkia, Menpora Erick Minta Evaluasi Menyeluruh Keselamatan Atlet
Home  /  Berita  /  Metropolitan

Menteri Jokowi Diminta Tak Bikin Gaduh Terkait Wacana Kenaikan BBM

Menteri Jokowi Diminta Tak Bikin Gaduh Terkait Wacana Kenaikan BBM
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. (Foto: Istimewa)
Selasa, 23 Agustus 2022 12:51 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta para Menteri yang tidak terkait dengan bidang energi sebaiknya setop bicara terkait kebijakan pengendalian BBM bersubsidi. Apalagi sampai menyatakan besaran angka kenaikan BBM bersubsidi segala. Sebab hal tersebut akan membuat resah masyatakat.

Mulyanto menyebut isu kenaikan harga BBM ini sangat sensitif. Sehingga harus dikomunikasikan hanya oleh menteri yang berkompeten dan berwenang terkait masalah ini. Dengan demikian kabar kenaikan harga BBM tidak simpang siur. Sehingga masyarakat tidak mudah berspekulasi terkait kenaikan harga BBM ini.

"Mohon para Menteri dapat menahan diri. Tidak usah bikin gaduh. Pasalnya ini membuat masyarakat resah di tengah tingginya harga bahan pangan sekarang ini," kata Mulyanto kepada GoNews.co, Selasa (23/8/2022).

Mulyanto menyebut sebagaimana dilaporkan BPS, bahwa inflasi secara tahunan untuk bulan Juli 2022 yang sebesar 4.94 persen, tertinggi sejak Oktober 2015, didominasi terutama oleh inflasi makanan yang mencapai angka 11 persen.

Angka inflasi ini, menurut BPS juga dipicu oleh kenaikan harga beberapa jenis BBM non subsidi seperti pertamax, pertamax turbo, dexlite dan Pertamina Dex.

Angka inflasi kelompok makanan ini sangat tinggi. Menurut Gubernur BI harusnya hanya 5-6 persen.

"Jadi tidak dapat kita bayangkan akan seperti apa melonjaknya inflasi kelompok makanan ini bila Pemerintah nekat menaikan harga BBM bersubsidi, seperti solar dan Pertalite. Karena BBM bersubsidi ini digunakan secara luas oleh masyarakat kecil termasuk untuk angkutan umum orang maupun sembako " ujarnya.

Ditambahkan Mulyanto, masalah makanan ini terkait dengan soal perut. Kalau perut lapar masyarakat tidak bisa berpikir tenang.

Karenanya, Pemerintah harus sunguh-sungguh memperhatikan suara hati rakyat kecil. Jangan menambah penderitaan mereka, yang masih belum pulih dan masih belum kuat untuk bangkit dari terpaan pandemi Covid-19.

Apalagi sejak bulan Juni 2022 harga minyak dunia sudah mulai melorot dari 120 dolar Amerika per barel menjadi sekitar 90 dolar Amerika per barel. Sehingga tidak heran kalau Pemerintah Malaysia telah menurunkan harga BBM-nya.

Seperti diketahui beberapa menteri ramai mengangkat isu kenaikan harga BBM bersubsidi. Mulai dari Menko Perekonomian, Menko Marinvest, Menteri Investasi, Menteri ESDM, dll. Ibu Menteri Keuangan sendiri sangat hati-hati dalam merespons isu harga BBM ini.***

wwwwww