CORE: Kenaikan Harga BBM hanya Solusi Terakhir

JAKARTA - Direktur Eksekutif CORE Muhammad Faisal menyatakan kepada wartawan, Jumat (26/8/2022), pemerintah seharusnya mencari solusi lain ketimbang terus menerus bicara kemungkinan menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi.

Paparan Faisal yang dikutip GoNEWS.co menyebut, Ia memproyeksi pemerintah akan menaikkan harga BBM dan menggelontorkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat.

Baca Juga: Pemerintah Siap Salurkan Bansos Jika BBM Subsidi Harus Dinaikkan 

Baca Juga: Akademisi: Pembatasan BBM Bersubsidi Lebih Rasional Jaga Daya Beli Rakyat 

"Kemungkinan untuk naik lebih besar, pemerintah ada kelemahan untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi menurut jenis kendaraan karena ini masih subsidi yang melekat kepada barang bukan kepada orang," jelas Faisal.

Sebagai kompensasi jika harga BBM dinaikkan, Pemerintah akan menambah anggaran Bansos sebesar Rp18 triliun. Anggaran ini diambil dari sisa program penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN). Namun seperti apa bentuknya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, "Bansosnya diminta untuk diperdalam, anggarannya dari mana, programnya seperti apa?”

Baca Juga: Pengamat: Pembatasan Pertalite Khusus Motor dan Angkutan Umum Bisa Hemat 60% Konsumsi BBM 

Baca Juga: Pembatasan BBM Bersubsidi Dinilai Lebih Tepat Ketimbang Naikkan Harga BBM 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, BBM bersubsidi banyak dinikmati oleh orang kaya, yaitu Pertalite dan Solar subsidi. Tahun ini, dimana pembatasan banyak dilonggarkan, maka orang-orang mulai bergerak, bepergian.

Disparitas, perbedaan harga antara BBM bersubsidi dan non juga sangat tinggi, sehingga masyarakat memilih yang murah. "Dan, karena tidak dibatasi jadi wajar lagi, logis saja memilih yang lebih murah," lanjut Faisal.

Baca Juga: CORE Indonesia: Kurangi Beban APBN Harus dengan Benahi Mekanisme Penyaluran Subsidi 

Baca Juga: BLT Lebih Tepat Ketimbang Subsidi BBM, Menurut Indef 

Terkhusus untuk solar, Faisal menjelaskan, solar masih sangat diperlukan untuk transportasi barang dan jasa. Jika dinaikkan, dampaknya akan sangat terasa pada harga barang dan juga konsumsi masyarakat.

Namun tidak bisa dipungkiri, masih banyak ditemukan kasus penyelundupan solar bersubsidi. Untuk itu dia meminta pemerintah menyiapkan mekanisme kontrol yang lebih baik.

Baca Juga: Jaga Inflasi, Pemerintah Rancang Subsidi Energi Lebih Tepat Sasaran 

Baca Juga: DPR Sebut RI Bakar Puluhan Triliun untuk Subsidi BBM 

"Intinya terjadinya kebocoran, penyeludupan itu di mekanisme kontrol. Sepanjang tidak ada kontrol yang bagus, maka penyelundupan itu akan terus terjadi. Untuk menciptakan mekanisme kontrol tidak gampang, tapi harus ada inovasi, mulai dari payung hukum dan teknis dan kerja keras di lapangan," tandas Faisal.***