DPR RI Berulah, Habiskan Uang Ratusan Juta Cuma untuk Pengadaan Kalender

JAKARTA - Belum lekang dari ingatan publik mengenai pemborosan anggota DPR RI dalam pengadaan tender gorden DPR RI bagi perumahan dinas anggotanya. Tender pengadaan gorden, vitrase dan blind yang telah tertunda sejak 2010 itu menghabiskan anggaran senilai Rp43,5 miliar.

Kini, DPR RI kembali berulah. Teranyar, lembaga perwakilan rakyat Indonesia ini membuat rencana ambisius yang terkesan membuang-buang pajak rakyat. DPR RI mencanangkan untuk proyek percetakan atau pengerjaan kalender. Anggaran yang digelontorkan mencapai Rp955.737.000. Jumlah anggaran yang demikian besar ini dicanangkan untuk Percetakan Kalender DPR RI dalam kode tender 739087 dan kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) 36342916.

Adapun yang penting dicatat pembaca adalah, sebagian besar dana pengadaan kalender berasal dari uang rakyat, yakin pendapatan perpajakan. Lalu, pendapatan lain seperti penerimaan laba bukan pajak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hibah dari swasta baik dari luar negeri maupun dalam negeri.

Tender ini berada dalam tangungg jawab Sekretariat Jenderal DPR RI. Sebagaimana dilansir dari laman lpse.dpr.go.id tender kalender itu dimulai pada 23 Agustus 2022. "Tahun anggaran APBN 2022. Nilai pagu paket Rp 955.737.000. Nilai HPS paket Rp 901.875.000," demikian tertulis di situs lpse.dpr.go.id.

Metode dalam tender menggunakan pendekatan pascakualifikasi, sementara cara pembayaran dalam kontrak memakai cara satu kali bayar atu metode Lumpsum. Tender prestesius itu, berlokasi di Gedung DPR RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.1 Jakarta Pusat. Sampai berita ini ditulis sudah 65 perusahaan yang mengajukan diri sebagai peserta pelelangan tender kalender.

Sebelumnya, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) meminta proyek pengadaan kalender senilai Rp 955 juta oleh DPR RI menggunakan dana APBN dihentikan. Formappi menilai proyek pembuatan kalender tidak perlu memakan banyak biaya dan cukup dibuat sederhana.

"Proyek kalender ini harus dihentikan atau dikurangi anggarannya. DPR sesekali bisa mengadakan kalender sederhana sekaligus mau memperlihatkan kepedulian mereka kepada rakyat," kata peneliti Formappi Lucius Karus kepada wartawan, Jumat (26/8/2022).

Menurut Lucius, proyek pengadaan kalender dengan nilai fantastis merupakan pemborosan. Dia menyebut, selain anggaran pengadaan proyek, DPR kerap mendapat fasilitas mewah sementara kondisi ekonomi saat ini sedang melambat.

"Proyek-proyek bernilai fantastis ini jelas merupakan pemborosan. Bukan hanya karena anggarannya, tetapi juga semangat DPR yang tetap saja menginginkan fasilitas mewah di tengah tuntutan situasi perekonomian yang melambat," ujarnya.

Lucius mengatakan, berdasarkan catatan selama kurun waktu tiga tahun terakhir, fungsi legislasi, anggaran, hingga pengawasan disebut buruk. Dia menyampaikan DPR minim peran memastikan politik anggaran berpihak pada rakyat.

"Catatan DPR 2019-2024 ini, selama 3 tahun sidang yang sudah berjalan, sangat tidak mengagumkan. Pelaksanaan fungsi-fungsi pokok di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan menunjukkan performa yang buruk. Dari sedikitnya RUU prioritas yang dihasilkan hingga rendahnya kualitas produk legislasi, lalu peran pengawasan juga menunjukkan DPR yang melempem terhadap pemerintah. Di fungsi anggaran juga sama, DPR nyaris minim peran untuk memastikan politik anggaran yang berpihak pada rakyat," ujarnya.

Lucius kemudian menyinggung soal kemunculan proyek-proyek yang cenderung tak masuk akal dari sisi harga dan juga urgensi. Salah satunya proyek pengadaan gorden yang juga fantastis jumlahnya, hampir Rp 1 miliar.

"Sebelumnya, masih segar bagaimana protes publik atas keinginan DPR menghiasi rumah dinas mereka dengan gorden supermahal. Sekarang muncul lagi proyek pengadaan kalender senilai hampir Rp 1 miliar," jelasnya.***