Jokowi Diminta Tegas Bilang Stop Tiga Periode

JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga kembali mengkritik Presiden Joko Widodo terkait kegaduhan politik tanah air. Terlrbih lagi dengan wacana masa jabatan presiden tiga periode yang kembali dimunculkan relawan Joko Widodo di Bandung.

"Jokowi terkesan membiarkan wacana tersebut terus mengemuka. Atas nama demokrasi Jokowi tidak melarang presiden tiga periode terus menggema di tanah air. Hal itu tentu disesalkan mengingat dalam konstitusi sudah dibatasi masa jabatan presiden hanya dua periode. Karena itu, presiden seharusnya melarang relawannya untuk menggemakan presiden tiga periode," ujarnya kepada GoNews.co, Jumat (02/9/2022) di Jakarta.

Menurutnya, presiden tidak seharusnya membiarkan hal itu mengemuka atas dasar demokrasi. Sebab kata Dia, demokrasi harus tunduk dengan perundang-undangan yang berlaku. "Penerapan femokrasi yang tidak tunduk dengan hukum, akan dapat menimbulkan anarkisme. Setiap orang akan seenaknya menggunakan haknya dengan mengabaikan kewajibannya. Akibatnya, hukum diabaikan untuk mewujudkan ambisi politiknya," tandasnya.

Dengan membiarkan wacana presiden tiga periode atas nama demokrasi menurutnya akan sangat berbahaya. Setiap anak bangsa nantinya bisa berbicara apa saja dengan mengatasnamakan demokrasi.

"Lagi pula, pembatasan masa jabatan presiden menjadi dua periode merupakan amanah reformasi. Hal itu seharusnya ditaati setiap anak bangsa, termasuk tentunya Presiden Joko Widodo. Jadi, Jokowi seharusnya tegas kepada relawannya untuk tidak lagi mewacanakan presiden tiga periode. Ketegasan Jokowi tentunya akan diikuti relawannya," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengklaim masyarakat masih menghendaki Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencalonkan diri kembali pada Pilpres 2024. Budi mengatakan hal itu tercermin dari hasil Musyawarah Rakyat Indonesia (Musra). Pada musyawarah itu, Jokowi dipilih oleh sekitar 1.704 orang dari 5.721 orang.

"Masyarakat Indonesia masih ada yang menginginkan Pak Jokowi capres 2024, masih ada, tetapi Pak Jokowi kemarin sudah katakan tunduk konstitusi," kata Budi pada jumpa pers di Jakarta, Rabu (31/8).

Budi menyebut hasil ini sebenarnya tidak luar biasa. Ia menyitir sejumlah survei yang menyebut ada sekitar 30 persen masyarakat yang mendukung Jokowi tiga periode.

Wakil menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi itu berpendapat angka ini tak terlalu besar. Budi menyebut ada kemungkinan pendukung Jokowi tiga periode lebih besar di kantong-kantong suara Jokowi pada Pilpres 2019. "Di Bandung cuma 29 persen, mungkin di Jawa Tengah bisa 70 persen atau di NTT bisa 90 persen, Bali 95 persen, kita enggak tahu. Itu dinamika di masyarakat," ujarnya.***