Kata BPK dan BPKP soal Subsidi BBM dan Bansos

JAKARTA - Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, kemarin, menyatakan, persoalan mengenai BBM bersubsidi maupun bantuan sosial (Bansos) terjadi dikarenakan masalah akurasi data penerima.

"Jadi begitu Covid-19 tahun 2020 kemarin, kami memeriksa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Waktu itu hampir 50 persen datanya tumpang tindih dengan data desa. Tapi itu semua sudah diperbaiki. Walaupun pasti masih ditemukan data yang belum masuk. Makanya dibuka mekanisme untuk mendaftarkan itu di DTKS oleh Kemensos," ungkap Yusuf sebagaimana dikutip GoNEWS.co, Kamis (8/9/2022).

Baca Juga: DPR Minta BPK dan BPKP Kawal Penyaluran Subsidi BBM hingga Bantuan Sosial 

Baca Juga: Harga BBM Disesuaikan, Menkeu: Anggaran Subsidi Energi Tetap Naik 

Lebih lanjut, Yusuf juga mengusulkan agar skema subsidi pada BBM dilakukan langsung kepada pengguna, bukan lagi kepada barang.

"Kalau ke barang ini kan siapa aja boleh ngambil. Data sekarang mungkin sudah akan dimulai menyasar ke orang. Pertamina juga sudah buat aplikasi dan sebagainya supaya lebih tepat sasaran," ujar Yusuf.

Baca Juga: Energy Watch: Penurunan Harga BBM Nonsubsidi Wajar dan Masih Berpotensi Naik 

Baca Juga: Meski Harga Minyak Dunia Turun, BBM Subsidi Tetap akan Naik 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif juga menegaskan bahwa BPK terus melakukan pemeriksaan terhadap anggaran untuk subsidi BBM dan bantuan sosial setiap tahun.

"Untuk subsidi khususnya dalam rangka pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat. Khususnya untuk menghitung berapa beban subsidi yang seharusnya dibayar pemerintah kepada BUMN operator terkait," ujar Bahtiar.***