Peta KIB Paska Konflik Internal PPP, Menurut Pengamat

JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Veteran Jakarta, Danis T.S Wahidin mengatakan kepada wartawan, Rabu (14/9/2022), PPP (Partai Persatuan Pembangunan)dengan Ketum barunya saat ini berhak menentukan langkah soal KIB (Koalisi Indonesia Bersatu).

"Perlu atau tidak Pak Mardiono komunikasi dengan KIB itu kewenangan politik dia yang tidak bisa diintervensi. Mungkin dia ada kepentingan politik komunal untuk membawa PPP kedepan," kata Danis dalam rilis yang diterima GoNEWS.co.

Baca Juga: Polemik PPP jadi Tantangan Berat KIB 

Baca Juga: Pemerintah Pusat minta Pemerintah Daerah Atasi Inflasi akibat Kenaikan BBM 

Menurut Danis, jika Plt Ketum PPP Mardiono belum membangun komunikasi dengan KIB, "Itu artinya dia ada rencana politik yang berbeda dengan Pak Suharso Monoarfa (Ketum PPP sebelumnya, red)".

Sementara itu, Peneliti Pusat Riset Politik - Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) Aisah Putri Budiatri mengungkapkan, konflik internal PPP akan memberikan pengaruh terhadap sikap dan posisi partai dalam membangun koalisi politik.

Baca Juga: Tanpa Puan PDIP, KIB Bisa Usung Capres Sendiri 

Baca Juga: CISA Prediksi Satu Parpol KIB Tarik Diri Nanti 

Hal itu disebabkan kondisi umum partai politik di Indonesia yang cenderung menetapkan bergabung tidaknya dengan koalisi diputuskan oleh kesepakatan elite yang perpengaruh atau menjadi kunci dari partai tersebut.

"Oleh karena itu, ketika ada konflik internal yang mengubah posisi elit di internal partai seperti di PPP saat ini, langsung atau tidak langsung pasti mempengaruhi keputusan tersebut," jelas peneliti yang kerap disapa Puput itu.

Baca Juga: Legislator Golkar Dorong Negara Percanggih Keamanan Digital 

Baca Juga: Legislator Golkar: APBN Harus Bisa Bangun Jalan hingga Tingkat Desa 

Puput menilai peta koalisi bisa jadi akan berubah karena konflik di internal PPP. Elite partai berlambang Ka'bah itu sangat mungkin akan mengubah strategi untuk menghadapi Pemilu 2024, termasuk dalam hal koalisi.

"Konflik internal PPP akan mengubah peta politik internal PPP karena elite kunci akan bergeser. Keputusan terkait dengan koalisi menuju Pemilu 2024 juga bisa jadi akan dipikirkan ulang oleh elite kunci baru," ungkapnya.

Baca Juga: Gejolak PPP, Golkar Disarankan Waspada 

Baca Juga: IPR: Kampanye Medsos Golkar Mesti Masif dan Sistematis 

Menurut Puput, kendati PPP memutuskan tetap berada di barisan KIB, kinerja PPP tidak akan maksimal karena masih terganjal persoalan internal. Polemik pelengseran Suharso Monoarfa dari kursi ketua umum juga masih akan berlanjut.

"Dalam konteks konflik masih berlangsung dan masih panjang langkah perdamaian internal partai, maka gerak PPP untuk berkiprah dalam kerja koalisi bisa jadi akan stagnan karena partai sibuk dengan persoalannya sendiri. Apalagi PPP juga harus menyiapkan berkontestasi dalan Pemilu 2024 dan menyiapkan diri untuk pileg," pungkasnya dalam rilis itu.

Baca Juga: IPO: Kedekatan Golkar-PSI Untungkan Pencapresan Airlangga 

Baca Juga: Legislator Golkar Ingatkan Jangan Ada Pasal Sisipan di RUU 7 Provinsi 

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan bahwa hubungan ketiga partai anggota Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yakni Golkar, PAN, PPP tetap baik meski ada konflik internal di PPP. Namun para petinggi Parpol ini belum bertemu sejak Plt. Ketum PPP dijabat Mardiono.***