Dituding Dalang Wacana Jokowi 3 Periode, Luhut: Eh Kau Jangan Asal Omong!

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan seharusnya masyarakat Indonesia tak langsung menolak soal wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga periode.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) berbincang dengan Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan (kiri) sebelum mengikuti rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/3/2020). (ANTARA FOTO - Hafidz Mubarak)

Luhut mengaku kecewa dengan sikap masyarakat karena langsung marah dengan gagasan tersebut. Padahal sebagai masyarakat intelektual, lanjutnya, perbedaan ide maupun gagasan seharusnya dihargai.

"Ini sharing kepada publik, untuk melihat ini ada pikiran begini. Tapi jangan terus marah, ini saya kecewa itu kadang-kadang terus marah, ‘Oh ini Luhut mau begini, begini.’ Saya bilang, ‘Eh kau jangan sembarangan ngomong. Ide itu harus kau hargai kalau kau betul intelektual. Kau juga harus bisa menerima perbedaan’," ujar Luhut saat berbincang dengan Rocky Gerung dalam kanal YouTube RGTV channel ID, Rabu (21/9/2022).

Luhut Sarankan Pemilu Langsung Dievaluasi, Balik ke Era Orde Baru? Dia menyarakan agar masyarakat membaca kembali kembali ide para pendiri bangsa atau the founding fathers. Mereka saja, lanjutnya, sempat mengubah sistem pemilu dengan mengangkat Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Luhut juga mencontohkan Jerman, yang mana tidak ada pembatasan masa jabatan kanselir, jika memang selama empat tahun sekali terus terpilih.

Meski begitu, dia mengingatkan, ide tersebut perlu disesuaikan dengan situasi Indonesia sekarang. "Saya hanya terus berpikir, the founding father kita dulu kok bilang tanpa batas. Tapi itu apakah cocok? Ya mungkin perlu kita adakan penyesuaian di sana-sini. Kita liat di tempat lain, di mana, seperti di Jerman. Kan enggak salah juga, kenapa mesti terus marah? Saya heran," jelasnya.

Di samping itu, dia juga mengingatkan bahwa Presiden Jokowi tak pernah mendorong agar kosntitusi diubah. Menurut Luhut, saat Jokowi memperbolehkan wacana tiga periode berkembang, orang nomor satu di Indonesia itu hanya tak ingin membatasi hak demokrasi masyarakat, sebab masyarakat yang memulai wacana tersebut.

"Ya tapi presiden tidak pernah mengatakan, mendorong adanya konstitusi supaya berubah, ndak pernah. Enggak pernah itu. Tapi bahwa yang dia benarkan kalau rakyat berdikusi pengen mau tiga periode, mau empat periode, itu hak rakyat," ucapnya.***