Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
FASTA DKI-Sispala Desak Penegakan Hukum Karhutla Tanpa Kompromi
Lingkungan
13 jam yang lalu
FASTA DKI-Sispala Desak Penegakan Hukum Karhutla Tanpa Kompromi
2
Tolak Konser Andrea Bocelli di Jakarta, Dailami Minta Pemerintah Tegas
Hiburan
12 jam yang lalu
Tolak Konser Andrea Bocelli di Jakarta, Dailami Minta Pemerintah Tegas
3
Darije Kalezic Kecewa, Rizky Eka Tetap Minta Dukungan Suporter PSM
Sepakbola
7 jam yang lalu
Darije Kalezic Kecewa, Rizky Eka Tetap Minta Dukungan Suporter PSM
4
Kerapatan Adat Nagai Silaut Perjuangkan Keadilan Status Tanah
Hukum
7 jam yang lalu
Kerapatan Adat Nagai Silaut Perjuangkan Keadilan Status Tanah
5
Bikin Rame CFD Sudirman, Massa 'Geruduk' Imigrasi Jakbar
Umum
7 jam yang lalu
Bikin Rame CFD Sudirman, Massa Geruduk Imigrasi Jakbar
6
Zlatko Runje Sukses Dampingi Persib Kalahkan Kalteng FC
Sepakbola
6 jam yang lalu
Zlatko Runje Sukses Dampingi Persib Kalahkan Kalteng FC
Home  /  Berita  /  Olympic

Beda Pendapat Menpora dan Menkopolhukam Soal Desakan Iwan Bule Mundur dari PSSI

Beda Pendapat Menpora dan Menkopolhukam Soal Desakan Iwan Bule Mundur dari PSSI
Menpora Zainuddin Amali dan Menkopolhukam, Mahfud MD. (Foto: Tribunews)
Minggu, 16 Oktober 2022 12:39 WIB

JAKARTA - Tragedi Kanjuruhan, Malang Jawa Timur masih panas diperbincangkan berbagai kalangan baik suporter, politisi maupun masyarakat luas. Pasalnya, tragedi yang menewaskan ratusan nyawa manusia itu, berbuntut panjang.

Bahkan masyarakat mendesak agar Ketua Umum PSSI dan Mochamad Iriawan (Iwan Bule) bertanggungjawab dengan mengundurkan diri. Desakan tersebut juga diunkapkan Ketua Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF), Mahfud MD.

TGIPF Tragedi Kanjuruhan merekomendasikan agar Iwan Bule, sapaan Iriawan, beserta semua anggota Komite Eksekutif PSSI mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab moral atas Tragedi Kanjuruhan. Namun permintaan Menkopolhukam tersebut mendapat perlawanan dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali.

Amali menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi PSSI dan Mochamad Iriawan (Iwan Bule) tetap ketua umum badan sepak bola di Indonesia itu. Menpora mengungkapkan ini terkait rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) agar PSSI segera melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) dan meminta Iwan Bule mundur dari jabatannya sebagai ketum PSSI sebagai tanggung jawab moral atas terjadinya tragedi Kanjuruhan.

Menpora mengungkapkan hal itu saat melakukan inspeksi kesiapan Gelora Bung Tomo (GBT) sebagai salah satu venue Piala Dunia U-20, Sabtu (15/10/2022). Menpora mengatakan terkait sepak bola akan menyerahkan sepenuhnya kepada PSSI selaku federasi sepak bola nasional dan FIFA.

"Urusan sepak bola urusan PSSI itu tentu ada di atasnya federasi internasional FIFA. Presiden jelas sekali menyatakan kemarin bahwa nanti beliau akan ketemu dengan Presiden FIFA mendiskusikan berbagai hal tetapi sekali lagi pemerintah tidak akan mengintervensi," ujar Menpora.

Pemerintah pun tidak ingin Indonesia kembali terkena sanksi FIFA akibat mengintervensi PSSI. "Kita sudah punya pengalaman begitu pemerintah intervensi ke PSSI langsung kita kena sanksi FIFA, kita kena band. Saya tidak ingin itu terulang yang menjadi area pemerintah kita kerjakan yang di luar itu biarlah ada federasi nasional dan federasi internasional yang mengurus itu ya," tambah Amali.

Menpora menambahkan bahwa, Iwan Bule tetap akan menjadi ketua umum PSSI, dan ini diperkuat dengan Keppres yang menunjuk ketua umum PSSI sebagai penanggung jawab prestasi timnas sepak bola Indonesia. "Pemerintah sekali lagi kalau di dalam Keppres tadi saya sampaikan penanggung jawab prestasi itu ketua umum PSSI," tambahnya.

Sebelumnya, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) meminta Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif untuk mundur sebagai pertanggungjawaban moral atas terjadinya tragedi Kanjuruhan, 1 Oktober lalu.

"Secara normatif, pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI, namun dalam negara yang memiliki dasar moral dan etik serta budaya adiluhung, sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya korban sebanyak 712 orang, di mana saat laporan ini disusun sudah mencapai 132 orang meninggal dunia, 96 orang luka berat, 484 orang luka sedang/ringan yang sebagian bisa saja mengalami dampak jangka panjang," tulis TGIPF dalam salah satu rekomendasi dan kesimpulan atas peristiwa Stadion Kanjuruhan yang terjadi 1 Oktober lalu.

TGIPF diketuai Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi tersebut kepada Presiden Joko Widodo, Jumat (14/10/2022). TGIPF juga mendesak pemangku kepentingan PSSI melakukan percepatan kongres atau menggelar kongres luar biasa (KLB) untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan PSSI yang berintegritas, profesional, bertanggungjawab, dan bebas dari konflik kepentingan.***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:Olympic, Voli, Non Olympic, Sepakbola, DKI Jakarta
wwwwww