Ide Pembelian Motor dan Mobil Listrik Syarat Kepentingan Oknum Pejabat

JAKARTA -Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menolak ide pemberian subsidi bagi pembelian motor atau mobil listrik. Menurutnya ide tersebut sarat kepentingan kelompok pengusaha yang dekat dengan pejabat. Hal tersebut tentu akan menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Mulyanto menilai tidak ada urgensinya Pemerintah memberikan subsidi pada pembelian motor atau mobil listrik. Justru, katanya, Pemerintah harusnya mengalokasikan subsidi pada sektor-sektor yang menjadi hajat hidup orang banyak. Seperti subsidi pupuk, subsidi BBM untuk nelayan, subsidi BPJS dan subsidi lain yang lebih penting. Bukan malah mensubsidi kelompok masyarakat yang mampu.

Ia menyebutkan ide pemberian subsidi pembelian motor dan mobil listrik sangat aneh. Karena datangnya bukan dari permintaan masyarakat berdasarkan kebutuhan yang mendesak. Tapi malah datang dari pejabat Pemerintah yang diindikasikan memiliki kekerabatan dengan pengusaha motor atau mobil listrik.

"Silakan googling sendiri deh. Nanti muncul siapa saja pejabat dan pengusaha yang dimaksud," seru Mulyanto.

Mulyanto minta Pemerintah jangan sembrono memberikan subsidi. Apalagi subsidi untuk kegiatan konsumtif. Sebab kondisi APBN saat ini sangat mengkhawatirkan karena bertumpu pada utang luar negeri.

Karena itu, kata Mulyanto, Pemerintah perlu hati-hati dalam mengelola ruang fiskal yang terbatas serta mengalokasikan anggaran. Jangan karena ingin mengejar target penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/ EV) oleh masyarakat, anggaran negara tekor.

"Ini berbahaya bagi kelangsungan ekonomi yang lebih luas," kata Mulyanto. ***