Plt Ketua Umum PPP Didesak untuk Adakan Muktamar Luar Biasa

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Forum Ka'bah Membangun (FKM) Anwar Sanusi mendorong, agar Plt Ketua Umum PPP Mardiono berani melakukan Muktamar Luar Biasa.

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono berpesan agar Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) senantiasa berjuang untuk menorehkan sejarah baik.

Menurut dia, hal itu semata demi menyelamatkan posisi partai dalam kontestasi Pemilu 2024 agar kembali mendapatkan suara penuh. "Tujuan FKM itu sesungguhnya untuk meningkatkan elektabilitas PPP, Suara PPP, FKM mau muktamar luar biasa, tetapi tujuannya adalah bagaimana supaya PPP ini suaranya bisa naik,” kata Anwar dalam jumpa pers bertema Refleksi Setengah Abad Partai Persatuan Pembangunan di Jakarta Timur, Kamis (5/1/2023).

Dia mengaku khawatir, jika nantinya PPP akan digugat oleh pihak-pihak yang mempertanyakan status Mardiono sebagai Plt Ketua Umum dipermasalahkan. Sebab dia meyakini, dalam aturan beleid kepemiluan mandat yang dinyatakan sah adalah dari seorang ketua umum dan posisi Mardiono masih menjadi Plt Ketua Umum.

"Itu yang kita khawatirkan, kalau mereka bilang ‘wah tidak bisa nih Plt bertentangan dengan Undang-Undang’ (digugat ke MK dan dikabulkan? PPP tidak bisa nyaleg,” cemas pria yang menjabat anggota DPR tiga periode ini.

Anwar memastikan, sementara ini tidak ada nama lain untuk Muktamar Luar Biasa. FKM hanya memajukan nama Mardiono agar disahkan sebagai ketua umum definitif. "Kalau emang sepakat aklamasi ke Mardiono. Tapi kalau memang ada kandidat lain, terbuka kalau tapi saya melihat yang paling kuat Mardiono saya fair. Karena Mardiono ini berjenjang, bagus, cuma dalam a legitimasinya kurang," jelas Anwar.

Senada dengan Anwar, Hasan Husairi Lubis selaku Sekjen FKM juga mengatakan, PPP saat ini harus diadakan Muktamar Luar biasa sehingga kepengurusan Mardiono akan sah bukan lagi sebagai Plt lagi. "PPP harus menyelenggarakan Muktamar Kuar Biasa, sehingga kepemimpinan Mardiono saat ini tidak terbilang Plt," dorong Hasan.

Deklarator FKM, Prof. Dr. Husnan Bey Fananie pun mengungkapkan hal yang sama. Menurut dia, PPP dimiliki oleh umat dan bukan dimiliki oleh golongan tertentu. "PPP yang memiliki umat, bukan partai perkotaan, PPP yang berasas islam," dia memungkasi.***