Jokowi Minta Perpres Tentang Platform Digital Asing Rampung dalam Sebulan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta dua rancangan peraturan presiden (Perpres) tentang keberlanjutan industri media atau media sustainability dapat rampung dalam waktu sebulan. Aturan ini diharapkan bisa menjadi solusi dari masalah yang dialami media konvensional di tengah gempuran media digital.

Jokowi mengatakan bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate telah mengajukan rancangan Perpres tentang kerjasama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers. Dia menyebut Perpres ini untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas.

"Tapi ada usulan lain, rancangan Perpres tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas," jelas Jokowi saat berpidato di Peringatan Hari Pers Nasional 2023 di Gedung Serbaguna Pemprov Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (9/2/2023).

Dia pun menyarankan agar Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dewan Pers, dan tokoh pers segera bertemu untuk membahas perpres tersebut. Hal ini agar Perpres dapat segera diteken dalam waktu dekat. "Saran saya bertemu, kemudian dalam satu bulan ini harus selesai mengenai Perpres ini. Jangan lebih dari satu bulan. Dah. Saya akan ikut nanti dalam beberapa pembahasan mengenai ini," ujarnya.

Jokowi menyampaikan bahwa keberlanjutan industri media konvensional menghadapi tantangan berat. Pasalnya, sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil oleh media digital, terutama platform asing. "Ini sedih loh kita. Sehingga tadi malam saat makan durian (bersama pimpinan media massa), saya mengundang beberapa tokoh insan pers untuk berbicara mengenai ini," tutur Jokowi.

Dia menyebut dominasi media digital ini mengurangi sumber daya keuangan media konvensional akan semakin berkurang terus. Selain itu, Jokowi menilai dominasi platform asing ini juga akan menyulitkan media dalam negeri. "Sebagian (media konvensional) sudah mengembangkan diri ke media digital, tetapi dominasi platform asing dalam mengambil belanja iklan ini telah menyulitkan media dalam negeri kita," pungkas Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi meminta semua pihak, mulai dari lembaga pemerintahan, BUMN, hingga perusahaan swasta mendukung keberadaan media mainstream atau arus utama. Jokowi menekankan pentingnya peran media mainstream untuk menjadi rumah penjernih informasi.

"Saya minta semua pihak baik pada lembaga pemerintah pusat dan daerah, BUMN, perusahaan swasta, lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung keberadaan media arus utama," kata Jokowi saat berpidato di Peringatan Hari Pers Nasional 2023 di Gedung Serbaguna Pemprov Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang, Kamis (9/2/2023).

Dia menekankan pentingnya peran media untuk mengamplifikasi kebenaran dan menyingkap fakta. Terutama, di tengah keganasan zaman post truth, pasca fakta dan pasca kebenaran. "Media arus utama diharapkan mampu menjaga dan mempertahankan misinya untuk mencari kebenaran, searching the truth dan membangun optimisme," ujarnya.

Jokowi menyebut media mainstream memang harus melakukan inovasi, adaptif terhadap teknologi, serta melakukan langkah strategis agar tetap bisa eksis berkelanjutan. Namun, kata dia, media massa tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. "Pemerintah dan semua pemangku kepentingan harus memberikan dukungan," ucap Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku sedih dengan kenyataan bahwa industri media konvensional saat ini menghadapi tantangan berat. Pasalnya, 60 peren belanja iklan media diambil oleh platform asing.

"Keberlanjutan industri media konvensional juga menghadapi tantangan berat. Saya mendengar banyak mengenai ini bahwa sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil oleh media digital terutama platform platform asing. Ini sedih loh kita," kata Jokowi saat berpidato di Peringatan Hari Pers Nasional 2023 di Gedung Serbaguna Pemprov Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang, Kamis (9/2/2023).

Jokowi menjelaskan bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika telah mengajukan izin prakarsa mengenai rancangan peraturan presiden (Perpres) tentang kerjasama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers. Aturan ini untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas.

Selain itu, kata dia, ada usulan lain juga yakni, rancangan Perpres tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas. Jokowi pun ingin perpres ini rampung dalam kurun saru bulan. "Saran saya bertemu, kemudian dalam satu bulan ini harus selesai mengenai Perpres ini. Jangan lebih dari satu bulan. dah. Saya akan ikut nanti dalam beberapa pembahasan mengenai ini," jelas Jokowi.

Dia menyadari bahwa diambilnya 60 persen belanja iklan oleh platform asing akan membuat sumber keuangan media konvensional menjadi semakin berkurang. Kendati beberapa media sudah mulai bermain di digital, namun keberadaan platform asing masih tetap mengancam.***