Anggaran Riset Hanya Rp2,2 Triliun, PKS Sebut Akibat Perencenaan BRIN Lemah

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, prihatin mengetahui anggaran riset nasional tahun 2023 yang akan dikelola BRIN hanya Rp 2,2 triliun. Menurutnya angka ini terendah sepanjang sejarah pembangunan Iptek nasional.

Ia menyebut minimnya alokasi anggaran riset karena BRIN tidak mampu mengkonsolidasi program semua lembaga riset di bawah naungannya. Kepala BRIN dianggap tidak memiliki visi besar dalam mengembangkan riset nasional.

"Terjadi kontraksi anggaran riset yang dalam, dimana pada tahun 2017 tersedia anggaran sebesar Rp 24.9 triliun atau 0.20 persen terhadap PDB. Kini merosot tinggal hanya sebesar Rp 2.2 triliun atau 0.01 persen terhadap PDB. Menciut lebih dari satu per dua puluh kalinya," kata Mulyanto, Rabu (15/2/2023).

Mulyanto mengaku heran dengan minimnya alokasi anggaran riset kali ini. Padahal di BRIN duduk dua orang Wakil Ketua Dewan Pengarah BRIN yang juga menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas. Keduanya berwenang mengatur anggaran dan perencanaan pembangunan nasional. Tapi anehnya anggaran untuk lembaga yang dipimpinnya malah minim.

"Menurut saya BRIN bukan saja tidak mampu mengkonsolidasikan anggaran riset dari berbagai badan litbang kementerian teknis, namun juga tidak mampu menahan agar anggaran riset tersebut tidak dialihkan untuk kegiatan nonriset di kementerian teknis.

Dengan peleburan 34 lembaga Iptek kedalam BRIN, praktis anggaran riset pemerintah terpusat di dalam BRIN, yang pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp 2.2 triliun atau 0.01 persen terhadap PDB," jelas Mulyanto.

Sekretaris Kemenristek era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu sedih mengetahui alokasi anggaran BRIN yang tidak seberapa lebih banyak dialokasikan untuk kegiatan dukungan manajemen daripada kegiatan riset. Total anggaran BRIN untuk tahun 2023 sebesar Rp 6.5 triliun, sekitar 65 persennya digunakan untuk kegiatan dukungan manajemen, seperti pembayaran gaji pegawai, perawatan gedung dan kendaraan dll. Sisanya sebesar Rp 2.2 triliun atau sebesar 35 persen digunakan untuk kegiatan penelitian.

"Dengan keterbatasan itu, alih-alih menghemat anggaran dukungan manajemen, langkah yang diambil Kepala BRIN malah penutupan berbagai pusat riset; penghentian berbagai program strategis; pengkompetisian dana riset; penggunaan bersama ruang dan kursi staf; sharing alat lab; pemberhentian para honorer ahli; dll. dalam rangka menekan biaya operasional riset.

BRIN bukannya unjuk kinerja berupa munculnya produk inovasi kebanggaan anak bangsa atau tampilnya prestasi para ilmuwan kita di pentas internasional, yang terjadi malah banyak pengurangan program riset," sesal Mulyanto.

Mulyanto menyebut kondisi BRIN saat ini akibat pemerintah salah urus kelembagaan riset. Peleburan kelembagaan riset sarat politisasi, kapasitas kepemimpinan rendah, berujung pada kondisi BRIN yang amburadul. Eksperimentasi kelembagaan riset seperti ino berbahaya dan bisa memakan banyak korban.

"Peleburan kelembagaan Iptek ini gagal. Konsolidasi lebih dari dua tahun tidak membuahkan hasil. Sebaiknya kita kembalikan kelembagaan riset dan inovasi seperti sedia kala," tegasnya.***