Politisi PDIP Singgung Parpol yang Jadi Taksi Online

JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyinggung pentingnya kedaulatan Parpol (partai politik) dalam pencapresan agar tak seperti taksi online yang kosong lalu digunakan dan dibayar oleh pemodal. Hal tersebut ia sampaikan dalam diskusi dengan KWP dan Biro Pemberitaan DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/2/2023).

"Kalau partai politik kemudian menyiapkan diri sebagai taksi online menurut saya rakyat harus menghukum. Rakyat harus mengukum partai politik yang menyediakan partainya sebagai taksi online untuk pemburu kekuasan," kata Masinton dalam diskusi yang dipantau GoNEWS.co secara virtual.

Baca Juga: Prabowo Dikenal Sebelum Era Digital

Baca Juga: KWP: 'Benarkah Pemilu 2024 akan Curang?' 

Masinton memaparkan, UUD 1945 mengatur bahwa presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai. Disisi lain Parpol juga bertugas utuk melakukan kaderisasi melahirkan calon-calon pemimpin bangsa. Sehingga, merupakan hak partai politik untuk mengusung kadernya.

"Bicara kontestasi Capres-Cawapres. Sesungguhnya partai lah yang berdaulat. Partai sorongkan lah kadernya. Ngapain kok yang bukan kader partai, (apalagi, red) yang non partai lagi," kata Masinton.

Masinton menegaskan, dengan memunculkan kader untuk menjadi Capres/Cawapres maka, "Partai politik itu, kedepan, tidak lagi dipandang sebagai taksi online oleh pemilik kapital.".***