Semua Caleg Besok Jalani Tes, PKS Targetkan Jumlah Kursi DPR RI Meningkat di Pemilu 2024

JAKARTA - Guna memastikan calon anggota legislatif (caleg) yang berkualitas, DPP PKS menyelenggarakan kegiatan khusus berupa uji tes kelayakan. Hal ini dikatakan Ketua Komisi Kajian Strategis DPP PKS, Abdul Kharis Almasyhari saat silatruhami dan buka puasa bersama jurnalis di salah satu restoran di Jakarta, Selasa (4/4/2023).

"Besok pagi sekitar jam 9.00 WIB, semua Caleg PKS akan menjalani sejumlah rangkaian tes, mulai dari tes kesehatan, tes urine, tes kecerdasan dan lainnya," ujarnya.

Ia menyebut, hal ini dilakukan guna memastikan Bacaleg PKS kredibel untuk mengemban amanah besar nantinya. "Kami ingin memastikan bahwa Caleg PKS memiki kredibilitas, setidaknya mencakup empat aspek yaitu moral, sosial, intelektual, dan kredibilatas politik. Karena Caleg merupakan wakil rakyat yang akan mengemban amanah besar," ungkapnya.

Ia juga berharap, dengan tes tersebut dapat meningkatkan semangat para Caleg untuk mewujudkan target kemenangan PKS 15% suara dan peningkatan jumlah kursi DPR RI di Pemilu 2024 mendatang. "Harapannya semua lancar dan kendala-kendala yang ada dapat diatasi dengan baik," paparnya.

Terkait dengan isu penundaan pemilu 2024 mendatang, dirinya berharap KPU dan pemangku kepentingan lainnya tidak goyah dan tetap melaksanakan pesta demokrasi 5 tahunan itu.

"PKS berharap pemilu tetap dilaksanakan. Saya pikir pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah jelas. Beliau menegaskan pelaksanaan pemilu harus tetap dilaksanakan pada 2024 mendatang. Bahkan, Pak Jokowi juga mendukung langkah KPU untuk melakukan upaya banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang saat itu dimenangkan partai Prima," ujarnya.

Ia juga mengaku tetap mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Dalam rapat Komisi II DPR dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawas Pemilu (Bawslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Rabu 15 Maret 2023 juga sudah jelas, dimana DPR, Bawaslu, dan DKPP mendukung langkah KPU untuk menempuh upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap putusan PN Jakarta Pusat," urainya.***