Setiap Lembaga Punya Data, Dukcapil: Penting Mengacu pada Data Dukcapil

JAKARTA - Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi mendorong semua pihak pengumpul dan pengguna data disabilitas untuk menyadari pentingnya instrumen pendataan dan data penyandang disabilitas yang bersumber dari data kependudukan by NIK, by Name dan by Address, milik Dukcapil. Hal tersebut disampaikan Teguh dalam penandatanganan PKS (Perjanjian Kerja Sama) Pendataan, Perekaman, Penerbitan dan Pemutakhiran Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Penyandang Disabilitas bersama Yayasan Thisable di Jakarta, Senin (10/4/2023).

"PKS ini juga diharapkan menjadi pemicu dan penggerak bagi kita semua tidak hanya sektor pemerintahan, melainkan sektor yayasan dan panti-panti untuk menyamakan persepsi akan pentingnya instrumen pendataan dan data penyandang disabilitas itu sendiri yang bersumber dari data kependudukan by NIK, by Name dan by Address untuk dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan, alokasi anggaran dan pembangunan demokrasi," kata Teguh di sela acara yang dipantau langsung oleh GoNEWS.co.

Belajar dari pengalaman, tutur Teguh, hasil survey salah satu lembaga famous menyebut bahwa jumlah disabilitas di Indonesia tembus 3,6 juta orang. Tapi database Dukcapil mencatat, jumlah penyandang disabilitas pada SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) hanya mendekati 800 ribu orang.

Teguh menegaskan, Satu Data Kependudukan penting untuk menjamin hak setiap warga negara dan sebagai acuan pembangunan baik tingkat nasional maupun daerah.

"Warga-termasuk kaum disabilitas-bisa mendapatkan berbagai manfaat seperti bantuan sosial dari pemerintah atau stakeholders lainnya serta kita dapat menjadikannya acuan bagi pembangunan daerah dan nasional seperti penyediaan fasilitas-fasilitas publik," kata Teguh.

Guna mendukung upaya kesatuan data penduduk nasional, tutur Teguh, Ditjen Dukcapil Kemendagri tengah merevisi regulasi yang berkaitan dengan penyebutan ragam penyandang disabilitas sebagaimana tertuang dalam Permendagri 109 Tahun 2019. Penyebutan ini akan disesuaikan dengan UU 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang ragamnya terdiri dari empat kategori yaitu; (1) Disabilitas Fisik;(2) Disabilitas Intelektual; (3) Disabilitas Mental; dan (4)Disabilitas Sensorik yang meliputi Rungu, Wicara dan Netra. Targetnya, revisi ini rampung di bulan Juni 2023.

PKS Dukcapil-Thisable diteken langsung oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi dan Ketua Yayasan Thisable Angkie Yudistia yang juga dikenal sebagai Staf Khusus Presiden RI bidang sosial. Dalam sambutannya, Angkie mengungkapkan, kerjasama data disabilitas dengan Dukcapil sedianya sudah dimulai sejak tahun lalu dan terbukti sangat membantu kaum disabilitas, termasuk dalam agenda vaksinasi Covid-19. Ia berharap, kerjasama data dengan Dukcapil di tahun ini bisa lebih bermanfaat, bagi pembangunan umumnya, dan bagi kaum disabilitas khususnya.

"Kami sangat berterima kasih kepada Pak Dirjen Dukcapil dengan perjanjian kerjasama kali ini, artinya komitmen kita nyata," kata Angkie.

Per 10 April 2023, ungkap Angkie, Yayasan Thisable memiliki data 99 ribuan penyandang disabilitas. "Artinya hampir 100 ribu, yang akan dimutakhirkan," ujarnya.

Turut hadir dalam penandatanganan PKS Dukcapil-Thisable ini antara lain, Dewan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia,Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Dewan Pengurus Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, Staf Khusus Presiden RI Diaz Hendropriyono, Dir Dafduk Dukcapil Kemendagri David Yama dan sejumlah Kepala Dinas Dukcapil beserta tamu undangan lainnya.

Sebagai pengingat, Teguh Setyabudi adalah Dirjen baru bagi Ditjen Dukcapil Kemendagri. Ia dilantik pada 15 Maret 2023 lalu. Sebelumnya, Teguh adalah Dirjen Bangda (Pembangunan Daerah) Kemendagri sejak 2022 hingga 2023. Sebagai eselon 1, Ia juga pernah menjabat Kepala BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kemendagri medio 2016 - 2022. Selain itu, Teguh juga pernah didapuk menjadi Pj Gubernur Sulawesi Tenggara pada 2018, dan Pjs Gubernur Kalimantan Utara pada 2020.

Disabilitas Dorong Satu Data Kependudukan

Pentingnya "satu data kependudukan" juga jadi perhatian seorang penyandang disabilitas bernama Agus. Ia seorang tunanetra tapi pernah mengabdi di Kementerian Sosial RI selama 30 tahun, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Panti. Ia mengalami

Agus menuturkan bahwa diantara kendala dalam menjamin pemenuhan hak kaum disabilitas adalah banyaknya data, hampir tiap lembaga/instansi punya datanya sendiri terkait disabilitas.

"Kendalanya kita gak punya data tunggal. Masing-masing punya data sendiri sehingga datanya pasti beda," kata Agus.***