ASN Diminta Cerdas Kendalikan Inflasi

JAKARTA - BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) bekerjasama dengan Biro Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar webinar 'ASN Cerdas, Kenali dan Kendalikan Inflasi', Rabu (12/4/2023). Webinar ini turut diikuti jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kemendagri dan pemerintah daerah (Pemda) secara virtual.

Dalam sambutannya membuka acara, Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono berharap, digelarnya webinar tersebut mampu menambah pengetahuan baru bagi ASN, terutama mengenai isu-isu aktual seperti pengendalian inflasi. Apalagi, kata dia, pengendalian inflasi saat ini tengah menjadi fokus utama pemerintah.

Setiap Senin, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah. Rakor tersebut digelar berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Sugeng, setiap Senin pula, Mendagri akan menyampaikan data terkini mengenai inflasi di daerah, baik yang mengalami inflasi tinggi maupun rendah.

"Ini untuk memastikan bahwa inflasi tetap terkendali. Supaya kenaikan harga barang/jasa untuk yang terus-menerus untuk jangka waktu tertentu tidak perlu terjadi. Dan kalau terjadi di suatu titik maka kita harus mengenali apa penyebabnya," ujar Sugeng.

Sugeng melanjutkan, Rakor tersebut turut melibatkan berbagai pihak, seperti dari Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), serta Badan Pusat Statistik (BPS). Di samping itu, Rakor ini juga mengundang aparat penegak hukum, seperti TNI/Polri, hingga Kejaksaan Agung (Kejagung).

Menurut Sugeng, adanya Rakor tersebut menujukkan komitmen kuat pemerintah dalam mengendalikan inflasi. Pengendalian tersebut dinilai sangat penting, apalagi memasuki perayaan hari besar keagamaan seperti Idulfitri. Pada momen tersebut, sejumlah harga komoditas berpotensi mengalami kenaikan.

Di lain sisi, Sugeng juga menekankan pengendalian inflasi menjadi hal yang krusial. Sebab jika tidak dilakukan dengan cermat dan hati-hati diyakini akan berdampak pada meluasnya krisis yang mengakibatkan kerugian besar. Hal ini pula yang terjadi di sejumlah negara.

"Pada posisi seperti ini, maka ternyata inflasi tidak hanya sekadar menjadi isu ekonomi, tetapi bisa merembet kepada masalah sosial, masalah politik, bahkan bisa menjadi masalah nasional yang berdimensi ke mana-mana," tambah Sugeng.

Dirinya berharap, dampak inflasi tersebut tidak terjadi di Indonesia, baik di provinsi, kabupaten/kota. Karenanya, Sugeng optimistis dengan upaya pemerintah dalam mengatasi inflasi. Upaya itu diharapkan dapat menjadikan inflasi di Indonesia terkendali sesuai dengan yang ditargetkan.

Sebagai informasi, webinar kali ini turut mengundang narasumber ahli di bidangnya, yakni Ekonom Ahli Senior Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Grup Sektoral dan Regional Bank Indonesia M. Abdul Majid Ikram.***