JAKARTA - PKS (Partai Keadilan Sejahtera) meminta pemerintah untuk mengambil tindakan tegas dalam menyelesaikan masalah pengelolaan Blok Masela. Ketika Shell mengumumkan bahwa mereka akan mundur dari pengelolaan Blok tersebut, pemerintah harus mengambil keputusan yang jelas agar masalah ini tidak tergantung seperti sekarang.
"Pemerintah harus tegas terhadap Shell, perusahaan energi asal Belanda, terkait nasib Blok Migas Masela di Maluku. Jangan biarkan perusahaan ini memanipulasi, sehingga operasional blok migas ini tertunda dan terus mengalami kendala," kata Mulyanto, anggota Komisi VII DPR RI, kepada media pada Rabu (31/5/2023).
Sebelumnya, rencananya Blok ini akan beroperasi pada tahun 2027, namun kemudian ditunda hingga tahun 2029. Dengan kondisi investasi saat ini, diperkirakan akan terjadi penundaan lagi. Bahkan nasib Blok Masela menjadi tidak jelas.
Mulyanto menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh hanya melakukan tekanan tanpa konsekuensi nyata, dan masih membuka kemungkinan revisi dan perpanjangan Plan of Development (POD).
Menurut regulasi yang ada, jika dalam 5 tahun sejak POD tahun 2019, yaitu pada tahun 2024, tidak ada kemajuan signifikan, maka blok ini harus diakhiri dan dikembalikan kepada negara. Jika hal ini terjadi, Shell tidak akan mendapatkan apapun. Seluruh investasi yang dilakukan akan hilang, karena semua akan kembali menjadi milik negara.
"Tentu saja kita harus adil terhadap Inpex yang konsisten dengan investasinya di Blok Masela. Mereka harus diberi kesempatan dan prioritas untuk mengelola blok ini," jelas Mulyanto.
Mulyanto menyebut bahwa Komisi VII DPR RI akan mengajukan pertanyaan tentang masalah ini dan siapakah yang akan mengelola 35 persen hak partisipasi yang masih dimiliki oleh Shell. Termasuk dalam pertanyaan tersebut adalah opsi pengakhiran Blok Masela pada tahun 2024.
Jika Blok Masela dikembalikan kepada negara pada tahun 2024, pemerintah dapat mengadakan lelang dengan memberikan prioritas kepada BUMN, khususnya Pertamina. Dalam hal ini, Pertamina dapat memperoleh Blok Masela secara "gratis".
"Tahun 2024 sudah dekat, jadi Shell seharusnya mempertimbangkan hal ini dengan serius. Jika mereka ingin mundur, mereka harus melakukannya dengan baik dan bertanggung jawab. Mereka dapat menjualnya kepada investor yang berminat. Jangan biarkan masalah ini tergantung," tegas Mulyanto.***
