DPR Desak Menteri ESDM Periksa Perusahaan Smelter di Halmahera yang Buang Limbah ke Laut

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, untuk menyelidiki perusahaan smelter di Pulau Obi, Halmahera Selatan, yang diduga melakukan pembuangan limbah pengolahan nikel (tailing) ke laut.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta Menteri ESDM untuk segera mengirim tim untuk melakukan pemeriksaan.

Mulyanto menekankan pentingnya peningkatan pengawasan oleh Menteri ESDM agar tidak ada lagi perusahaan smelter yang membuang limbah ke laut. Ia mengkhawatirkan bahwa pembuangan limbah smelter seperti ini akan berdampak buruk bagi masyarakat dan ekosistem laut setempat dalam jangka panjang.

Menurut Mulyanto, beberapa laporan dari masyarakat menyebutkan bahwa perusahaan smelter di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara, secara rutin membuang limbah ke laut, yang mengakibatkan perairan di sekitar pantai mereka berubah menjadi berwarna coklat. Laporan ini juga telah menyebar luas di media sosial.

Oleh karena itu, Mulyanto meminta pemerintah untuk serius mengatasi masalah ini. Ia berharap agar pemerintah tidak mengabaikan masalah ini dan menghadapi masalah yang lebih besar di kemudian hari. Mengingat adanya program hilirisasi nikel yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi dan semakin intensif dilaksanakan di berbagai wilayah, termasuk pulau Sulawesi.

Mulyanto juga mengingatkan agar kasus yang terjadi di Buyat, Minahasa, tidak terulang kembali. Kasus tersebut melibatkan PT. Newmont yang melakukan pembuangan limbah tambang di Teluk Buyat, yang berujung pada konflik dengan masyarakat setempat dan menjadi perhatian nasional. Penyelesaian kasus tersebut rumit dan memakan waktu serta energi.

"Kita tentu tidak ingin kasus-kasus lingkungan seperti ini terulang. Ini merupakan situasi yang kontradiktif, di mana di satu sisi kita berupaya memproduksi produk nikel untuk energi hijau melalui smelter, namun prosesnya justru merusak lingkungan," ujar Mulyanto.***