Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Mabes Polri Cek Kabar Penangkapan Jenderal Bintang Empat di Mako Brimob Terkait Isu Penyadapan
Umum
17 jam yang lalu
Mabes Polri Cek Kabar Penangkapan Jenderal Bintang Empat di Mako Brimob Terkait Isu Penyadapan
2
Sashenka Ukir Sejarah, Pejudo Pertama dan Penyumbang Medali Pertama Indonesia
Olympic
14 jam yang lalu
Sashenka Ukir Sejarah, Pejudo Pertama dan Penyumbang Medali Pertama Indonesia
3
NOC Indonesia: Keselamatan Atlet Tidak Boleh Hanya Menjadi Komitmen di Atas Kertas
KOI
12 jam yang lalu
NOC Indonesia: Keselamatan Atlet Tidak Boleh Hanya Menjadi Komitmen di Atas Kertas
4
Era Baru, Kejurnas Kickboxing Indonesia 2026 Dikemas Dalam Sports Entertainment
Beladiri
10 jam yang lalu
Era Baru, Kejurnas Kickboxing Indonesia 2026 Dikemas Dalam Sports Entertainment
5
Soroti RUU Perampasan Aset di Parlemen, Jamdatun Peringatkan Potensi Penyalahgunaan Wewenang Negara
Umum
18 jam yang lalu
Soroti RUU Perampasan Aset di Parlemen, Jamdatun Peringatkan Potensi Penyalahgunaan Wewenang Negara
6
Okto Dorong Indonesia Jadi Tuan Rumah World Championships Skateboarding
KOI
12 jam yang lalu
Okto Dorong Indonesia Jadi Tuan Rumah World Championships Skateboarding
Home  /  Berita  /  Nusantara

Senator Fahira Idris Tegas Minta BPIP Dievaluasi

Senator Fahira Idris Tegas Minta BPIP Dievaluasi
Senator Fahira Idris. (Ist)
Kamis, 15 Agustus 2024 20:18 WIB
Penulis: Azhari Nasution

JAKARTA - Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fahira Idris meminta agar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dievaluasi menyusul adanya kejadian larangan penggunaan jilbab bagi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).

Fahira mengatakan, kegaduhan ini tidak perlu terjadi jika BPIP memahami bahwa di Indonesia sejak berdekade lalu sudah tidak ada lagi larangan pemakaian jilbab bagi muslimah apapun profesi dan aktivitasnya, termasuk di acara resmi kenegaraan.

"Kebebasan yang telah diberikan negara bagi muslimah di Indonesia memakai jilbab apapun profesi dan aktivitasnya, bahkan bagi personel Polri/TNI sekalipun adalah praktik nyata menegakkan konstitusi, menyalakan semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar Pancasila yang menjunjung tinggi keberagaman sebagai penguat persatuan," ujarnya, melalui keterangan tertulis, Kamis (15/8).

Fahira menegaskan, BPIP sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal karena mencederai nilai-nilai yang seharusnya mereka junjung dan contohkan.

"Dalam konferensi pers yang dilakukan saya masih menyesalkan bahwa BPIP menyampaikan hal itu dilakukan sesuai aturan," terangnya.

Menurutnya, penyampaian adanya larangan penggunaan jilbab saat pengukuhan dan upacara bendera memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia juga harus segera dianulir.

"Penggunaan jilbab bagi muslimah itu sesuai tuntunan dan perintah dalam dalam agama Islam. Menutup aurat bagi muslimah tidak boleh pilih-pilih acara atau kegiatan," ungkapnya.

Untuk itu, Senator asal DPD DKI Jakarta ini meminta agar aturan maupun klausul yang menyatakan larangan atau tidak boleh mengenakan jilbab harus segera direvisi dan diumumkan kepada publik.

"Tidak boleh Paskibraka muslimah diminta menandatangani kesepakatan yang kemudian dinarasikan sebagai kerelaan melepas jilbab, baik dalam proses rekrutmen maupun pelaksanaan tugasnya sebagai Paskibraka," imbuhnya.

Ia menambahkan, semua anak bangsa harus diberikan kesempatan yang sama menjadi Paskibraka tanpa harus meninggalkan ajaran agamanya.

"Saya bahkan mengusulkan, pelajar penyandang disabilitas juga diberikan kesempatan dan dipilih menjadi Paskibraka," pungkasnya. (Riyan). ***

wwwwww