Senator Dailami akan Perjuangkan Hak Anggota KTKI Korban PHK

 

Audiensi dilakukan terkait dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap anggota KTKI oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

 

Pda kesempatan itu, Dailami memastikan akan mengawal kasus ini agar anggota KTKI yang di-PHK mendapatkan haknya.

 

"Saya sangat miris dan prihatin mendengar penjelasan dari Ibu Rachma dan anggota KTKI lainnya yang begitu detail menerangkan permasalahannya," ujarnya, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (6/11).

 

Dailami menjelaskan, selain melihat dari sisi pemutusan hubungan kerja yang dirasa sepihak dan banyak kejanggalan, terindikasi ada pelanggaran hukum.

 

"Dalam.perdolana ini kita juga harus mengedepankan sisi kemanusiaan," terangnya.

 

Apalagi, imbuh Dailami, untuk menjadi anggota KTKI harus berdomisli di wilayah Jakarta dan sekitarnya, serta sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tatata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Masing Masing Tenaga Kesehatan.

 

"Pada Pasal 6 Ayat 1 poin g berbunyi, melepaskan jabatan struktural pada saat diangkat dan selama menjadi anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan. Lalu sekarang diberhentikan secara sepihak dan mengakibatkan hilangnya pekerjaan anggota KTKI," ungkapnya.

 

Menurutnya, ada beberapa catatan lainnya yang menjadi fokus perhatian dan akan dibahas di Komite III dalam waktu dekat agar permasalahan ini dapat selesai secara baik dan tidak ada pihak yang dirugikan.

 

"Ini menyangkut banyak hal, termasuk sorotan perihal transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen anggota KKI yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip good governance," bebernya. 

 

Ia menegaskan, prinsip good governance tidak boleh dikesampingkan karena sangat penting untuk menjaga integritas dan profesionalitas suatu lembaga negara yang tugasnya adalah untuk kepentingan masyarakat luas.

 

"Apalagi ini mengenai hak kesehatan rakyat Indonesia," pungkasnya.***