Aktivis Jakarta Minta Pelantikan Pejabat Eselon Menunggu Gubernur Definitif

 

"Ini penting agar semua bisa bekerja dengan tenang, tanpa khawatir dengan adanya promosi dan demosi, dan dalam waktu singkat," ujarnya, saat bincang-bincang dengan aktivis Jakarta lainnya di Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (23/12).

 

Aktivis senior dari Prodem ini menjelaskan, Gubernur terpilih Pramono Anung harus diberikan keleluasaan menentukan pejabat Eselon II, III dan IV yang akan membantunya untuk memastikan visi misi dan janji kampanye dapat terealisasi dengan baik.

 

"Saya minta Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov DKI Jakarta juga harus bisa bersabar. Tidak perlu kasak-kusuk, atau membangun fait accompli," terangnya.

 

Menurut Ucok, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi sebaiknya lebih berfokus pada tahapan transisi dengan melakukan sinkronisasi bersama Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih.

 

"Saya juga menyarankan sebaiknya Pak Teguh lebih kepada mempersiapkan perpindahan tampuk kepemimpinan di Jakarta dengan baik. Terlebih Mas Pram dan Bang Doel juga sudah membentuk tim transisi," ungkapnya.

 

Hal senada disampaikan aktivis Jakarta lainnya, Marlo Sitompul. Marlo menilai, penggantian pejabat Eselon II, III, dan IV yang jika itu semakin banyak dilakukan Teguh sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta dan Sekretaris Daerah, Marullah Matali akan membuat situasi kontra produktif.

 

"Saya minta pak Teguh dan pak Marullah untuk tidak lagi melakukan pelantikan pejabat Eselon. Fokus saja bekerja dengan SDM Aparatur Sipil Negara yang sudah ada saat ini," bebernya.

 

Marlo menegaskan, waktu dua bulan tentu sudah tidak terlalu lama. Sehingga, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubenur terpilih juga akan menjadi momentum Pramono Anung-Rano Karno (Doel) untuk menyusun komposisi yang diperlukan.

 

"Saya minta Eksekutif saat ini fokus dulu saja pada optimalisasi penyerapan APBD 2024. Ancaman hujan ekstrim dan rob. Kemudian, memastikan Natal dan Tahun Baru di Jakarta kondusif," pungkasnya.