Mulyanto: DPR RI Sebaiknya Bentuk Pansus PSN-Gate

JAKARTA - Untuk mengakhiri simpang-siur kabar dan polemik pembangunan pagar di sepanjang laut Banten, Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) Mulyanto menyarankan Dewan Perwakilan Rakyar Republik Indonesia (DPR RI) segera memanggil semua pihak terkait.

DPR RI perlu memperjelas duduk perkara pembangunan pagar laut ini. Apalagi belakangan beredar kabar bahwa laut yang dipagar tersebut sudah ada kavling dan HGBnya. Sementara di pihak lain beberapa instansi terkait saling lempar tanggungjawab dan mengaku tidak tahu siapa pihak yang membangun pagar laut.

"Sebagai bangsa malu kita ngurus masalah kecil seperti ini tapi bertele-tele. Sudah waktunya DPR memanggil dan minta penjelasan dari semua pihak agar masyarakat tidak bingung," ujar Mulyanto dalam siaran persnya yang diterima redaksi gonews.co, Senin (20/1/2025).

Mulyanto mensinyalir ada proyek besar yang coba dijalankan dengan cara mengakali aturan sehingga keberadaannya sengaja ditutupi agar tidak diketahui publik. Karena itu ia minta DPR jangan ragu membongkar patgulipat permainan ini. Bila perlu, kata Mulyanto, DPR membentuk Pansus.

"Kejadian ini sangat layak dipansuskan karena mencakup hajat hidup orang banyak. Selain itu banyak kejadian yang mengindikasikan pelanggaran hukum yang berlaku. Diantaranya terbitnya HGB untuk kawasan laut," terang Mulyanto.

Di pihak lain Mulyanto mendesak Presiden segera bertindak mengusut para pelaku dan pemilik pagar laut di banten yang tengah di bongkar oleh TNI AL. Jangan sampai kasus yang menghebohkan ini menguap begitu saja.

Apalagi Di lapangan dilaporkan masyarakat, bahwa pantai dan laut di sekitar pagar laut tersebut sudah dikavling.

"Dari citra satelit yang beredar luas jelas terlihat, bahwa pagar laut sepanjang 30 km lebih tersebut sudah berbentuk kavling-kavling. Hitungan kasar dari bibir pantai, luas wilayah kapling laut tersebut sekitar 537 ha. Wilayah yang cukup luas.

Yang lebih mengherankan lagi kapling laut seluas itu, ternyata diberitakan sudah memiliki HGB. Ini sungguh di luar nalar sehat," tegasnya.

"Logika yang dibangun, bahwa pagar laut tersebut untuk menahan aberasi, gelombang tsunami dan untuk tambak ikan menjadi absurd tidak jelas alias nonsense.

Aparat semestinya bersikap "tegak lurus" kepada Presiden Prabowo sesuai dengan arahan beliau, jangan mencla-mencle, untuk segera mengusut dan mengadili para pelaku dan pemilik pagar laut serta mereka yang terlibat secara tegas dan tuntas," ujar mantan Anggota DPR RI dapil Banten ini. ***