DKI Jakarta Siap Terapkan Inpres Efisiensi Anggaran 2025

JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, menegaskan bahwa Pemprov DKI siap mendukung Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

“Kami selaku pemerintah daerah yang merupakan bagian dari pemerintah nasional, pastinya mendukung Inpres tersebut. Inpres itu juga akan kami tindak lanjuti dengan aturan turunan berupa Instruksi Gubernur (Ingub), dan saat ini sudah dalam bentuk draf. Insya Allah, semuanya akan selesai sesuai jadwal dan segera bisa diimplementasikan,” ujar Pj Gubernur Teguh dalam Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta, Senin (27/1/2025).

Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah mencermati anggaran yang berpotensi dihemat. Komunikasi intensif dengan tim transisi gubernur dan wakil gubernur terpilih juga terus dilakukan guna memastikan kebijakan ini sejalan dengan program prioritas yang akan dijalankan.

“Yang terpenting adalah mendukung program-program prioritas dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang akan segera dilantik, serta mendukung program-program nasional lainnya. Karena saat ini sedang menghitung hari menuju pelantikan,” tuturnya.

Terkait penerbitan Ingub, Pj Gubernur Teguh menjelaskan bahwa jumlah anggaran yang akan dihemat masih dalam tahap pemetaan. Penghematan ini akan difokuskan pada alokasi tertentu seperti perjalanan dinas dan rapat-rapat tertentu agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.

“Ingub ini lebih kepada pengaturan Standar Operasional Prosedur (SOP). Jadi, belum sampai pada tahap penghitungan anggaran secara detail. Ingub hanya merupakan prosedur awal. Kalau proses ini bisa saya selesaikan, saya pikir itu akan sangat membantu,” katanya.

Pj Gubernur Teguh menegaskan bahwa proses pengecekan menyeluruh terhadap alokasi dan sumber anggaran sedang dilakukan untuk memastikan efisiensi belanja dapat diterapkan secara optimal.

“Alokasi anggaran yang akan dihemat ini masih dipetakan. Apakah itu dari perjalanan dinas atau mungkin dari rapat-rapat tertentu dan sebagainya, masih dicermati agar selaras dengan arahan Pemerintah Pusat dan apa yang nanti tertuang di Ingub,” tandasnya. ***