Keamanan Laut Tumpang Tindih, Deng Ical: Banyak KL yang Terlibat

JAKARTA - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Syamsu Rizal meminta kepada Presiden Prabowo menunjukkan political will yang kuat untuk menyelesaikan berbagai carut marut keamanan laut.

“Dan saatnya regulasi penanganan keamanan laut menjadi prioritas. Sehingga penanganan menjadi lebih komprehensif mendukung penegakan hukum,” ujarnya, Jumat (14/2/2025).

Pada saat rapat bersama dengan Menteri Koordinator Politik Keamanan juga Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan pemasyarakatan awal pekan, legislator dari Fraksi PKB ini mengatakan, Menteri Yusril Ihza Mahendra merekomendasikan penguatan regulasi keamanan laut dan penetapan satu institusi sebagai Coast Guard Indonesia.

Pernyataan itu, kata Deng Ical-sapaan Syamsu Rizal, sangat perlu dan mesti ditindaklanjuti oleh Presiden Prabowo. Pasalnya, saat ini terjadi tumpang tindih kewenangan dan tupoksi soal keamanan laut.

“Ada 13 KL (kementerian/lembaga) yang terlibat. Dari TNI, Polri, Perhubungan laut, hingga kejaksaan agung,” ujar anggota DPR Dapil Sulawesi Selatan ini.

“Banyaknya KL yang terlibat, membuat koordinasi antar sektor menjadi sulit. Bahkan muncul ego sectoral masing-masing. Tentu hal ini akan sangat merugikan karena penanganan menjadi tidak efektif dan efisien,” ujarnya.

Menurut Mantan Wakil Wali Kota Makassar masalah laut jangan dianggap remeh. Deng Ical mengatakan, karena Posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia (Global Martime Nexus-GMN) yang memiliki 5 pilar, yaitu budaya maritim, ekonomi maritim, konektivitas maritim, diplomasi dan keamanan laut.

Beberapa aturan yang over lapping antara lain, UU 32/2014 tentang Kelautan yang memberikan Bakamla sebagai koordinator keamanan laut. UU 17/2008 yang memberi mandat kepada Syahbandar untuk bertanggung jawab soal keselamatan dan keamanan pelayaran.

“Termasuk PP 13 /2022 Tentang penyelenggaraan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia," sambungnya.

Gagasan kedua kementerian koordinator itu, Deng Ical mengatakan, meminta untuk merancang anggaran Pertahanan mendekati 2-4 persen dari PDB Nasional.

“Tentu harus berkoordinasi teknis dengan Kemenhan dan Kemenkeu,” ujarnya.

Yang paling penting soal keamanan laut adalah keamanan dan keselamatan warga Indonesia yang cari hidup di laut. Kemudian pencurian hasil laut oleh asing, penyelundupan NARKOBA, dan lainnya.

“Belum lagi secara sektoral adanya pelintas batas negara Ilegal yang sangat merugikan,” ujarnya.

“Secara ekonomi sangat merugikan karena potensi kerugian negara bisa mencapai Rp 40 Triliun. Belum lagi multiflier efect yang sangat merugikan Indonesia dan mengancam pertanian, industri garmen, nelayan dan sektor lain yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah,” tegas Deng Ical.

Diketahui Komisi I DPR RI membidangi Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Panglima TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Dewan Ketahan Nasional, Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi Pusat dan Lembaga Sensor Film. ***