Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kasus Sadap Terungkap, Ical Syamsudin: Kontra Intelijen Prabowo Berjalan
Hukum
13 jam yang lalu
Kasus Sadap Terungkap, Ical Syamsudin: Kontra Intelijen Prabowo Berjalan
2
Mantan Presiden SBY Soroti Penyadapan Prabowo Subianto, Tiga Jenderal Polisi Resmi Ditahan
Umum
10 jam yang lalu
Mantan Presiden SBY Soroti Penyadapan Prabowo Subianto, Tiga Jenderal Polisi Resmi Ditahan
3
Ketua Umum PB KAMI Dukung Langkah Tegas Kapolri Bersihkan Institusi
Hukum
15 jam yang lalu
Ketua Umum PB KAMI Dukung Langkah Tegas Kapolri Bersihkan Institusi
4
Jika Presiden Diduga Disadap Ilegal, SGY Pertanyakan Perlindungan Privasi Rakyat
Hukum
9 jam yang lalu
Jika Presiden Diduga Disadap Ilegal, SGY Pertanyakan Perlindungan Privasi Rakyat
5
Lawan Melbourne Victory, Persib Incar Tiga Poin Demi Tiket 16 Besar ACL 2
Sepakbola
23 jam yang lalu
Lawan Melbourne Victory, Persib Incar Tiga Poin Demi Tiket 16 Besar ACL 2
6
Marc Klok Terlecut Balas Pengorbanan Suporter Persib Yang Borong Tiket ACL 2
Sepakbola
22 jam yang lalu
Marc Klok Terlecut Balas Pengorbanan Suporter Persib Yang Borong Tiket ACL 2
Home  /  Berita  /  Metropolitan

Politik Indonesia Dinamis dan Mudah Terpengaruh, CIR: Ide Koalisi Permanan Sulit Terwujud

Politik Indonesia Dinamis dan Mudah Terpengaruh, CIR: Ide Koalisi Permanan Sulit Terwujud
Ketua Umum DPP Gerindra yang juga Presiden RI, Prabowo Subianto mengundang petinggi KIM Plus. (Ist)
Rabu, 19 Februari 2025 13:13 WIB
Penulis: Azhari Nasution
JAKARTA - Wacana pembentukan koalisi permanen yang disuarakan Presiden Prabowo dan kader-kader Partai Gerindra kecil kemungkinan akan terwujud. Bahkan, BOLEH  dibilang tidak mungkin terwujud.

Meskipun semua ketum partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus menyatakan setuju tapi keputusan tersebut diyakini akan berubah setelah hasil pemilu diketahui.

Peneliti Center for Indonesia Reform (CIR) Subhan Akbar menyebut politik Indonesia sangat dinamis dan mudah terpengaruh oleh banyak faktor. Dengan demikian deal-deal elit politik saat ini akan mudah berubah menjelang dan pasca-pemilu 2029.

Subhan melihat persetujuan ketum parpol KIM Plus pada wacana koalisi permanen belum final. Persetujuan itu bisa saja sebatas fatsun politik karena berada di koalisi yg dipimpin Prabowo.

Pada bagian lain persetujuan tersebut bisa dianggap sebagai upaya mengamankan posisi agar porsi kekuasaan di koalisi tidak dievaluasi.

Tapi secara logis semua kebijakan partai akan disesuaikan dengan dinamika dan kondisi politik jelang pemilu 2029. Sehingga bisa dibilang persetujuan mendukung koalisi permanen saat ini sekedar basa-basi untuk menjaga perasaan Prabowo yang sedang euforia.

Subhan menilai tidak ada korelasi empirik bahwa koalisi permanen dapat menunjang proses pembangunan. Dalam konteks sistem demokrasi koalisi permanen dari sebagian besar partai itu langkah mundur karena menihilkan kekuatan penyeimbang kekuasaan.

Kalau semua kekuatan politik sudah bersatu dengan pemerintah dan parlemen maka aspirasi rakyat menjadi tidak penting untuk diperhatikan dalam proses pembuatan kebijakan negara. Dan ini sangat berbahaya. ***

wwwwww