Instruksi Megawati Tolak Retret Dinilai Ganggu Tata Kelola Pemerintahan

JAKARTA – Pengamat hukum tata negara Universitas Muslim Indonesia Makassar, Fahri Bachmid, mengkritik instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang melarang kadernya mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Menurutnya, tindakan tersebut dapat mengganggu sistem pemerintahan yang telah diatur dalam konstitusi.

"Retret ini merupakan bagian dari program pemerintah yang strategis dan penting dalam meningkatkan kapasitas kepala daerah," ujar Fahri saat dihubungi, Sabtu (22/2/2025).

Ia menjelaskan bahwa retret berfungsi sebagai ajang orientasi, pembekalan, dan pelatihan bagi pejabat daerah yang baru dilantik agar memahami tugas serta tanggung jawab mereka secara lebih mendalam.

"Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun sinergi antarkepala daerah dalam rangka memperkuat koordinasi dan efektivitas pemerintahan," tambahnya.

Fahri menyinggung Pasal 376 Ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib diberikan pemahaman mengenai sistem pemerintahan, konsep otonomi daerah, serta sikap dan mental sebagai abdi negara.

"Retret ini memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai tugas kepala daerah sebagai 'state organizer' serta aspek kebijakan yang harus mereka jalankan sebagai pemimpin daerah," paparnya.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa retret merupakan bagian dari upaya Presiden RI Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas pemerintahan daerah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini bertujuan agar kepala daerah mampu menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Retret ini memiliki dasar hukum yang kuat dan menjadi sarana konsolidasi serta sinkronisasi visi dan misi kepala daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. Ini adalah langkah penting dalam menjaga keselarasan pemerintahan," tegas Fahri.

Diketahui, dari 481 kepala daerah yang seharusnya hadir dalam retret, hanya 450 yang mengikuti kegiatan tersebut. Wamendagri Bima Arya menyebut bahwa 47 kepala daerah tidak memberikan konfirmasi, sementara enam lainnya mengajukan izin.

"Kami belum dapat memastikan apakah ada kepala daerah dari PDIP yang tetap hadir. Namun, dari data yang ada, kemungkinan ada beberapa yang tetap mengikuti retret," ujar Bima.

Kepala daerah yang tidak mengikuti retret kali ini tetap diwajibkan untuk hadir pada gelombang berikutnya. "Ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi karena materi yang diberikan sangat penting," jelasnya.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi kepada kader PDIP untuk menunda keberangkatan ke retret di Magelang melalui surat bernomor 7294/IN/DPP//2025 tertanggal Kamis (20/2/2025). Keputusan ini diambil menyusul penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam surat tersebut, Megawati menegaskan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan AD/ART PDIP, khususnya Pasal 28 Ayat 1, yang memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum dalam mengendalikan kebijakan partai.

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan ke retret di Magelang pada 21-28 Februari 2025. Jika sudah dalam perjalanan, diimbau untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," demikian tertulis dalam surat tersebut. ***