Penahanan Hasto, KPK Dinilai Sudah Punya Bukti Kuat Sejak 2020

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diyakini telah memiliki bukti yang cukup sebelum akhirnya menahan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. Peneliti bidang hukum dari The Indonesian Institute (TII) Center for Public Policy Research, Christina Clarissa Intania, menegaskan bahwa langkah KPK ini tidak mungkin dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat.

"Penetapan Hasto sebagai tersangka hanya dapat dilakukan setelah KPK memiliki kecukupan alat bukti. Jika tidak ada bukti yang cukup, tentu hal ini tidak akan terjadi," ujar Christina, dikutip dari Antara, Sabtu (22/2/2025).

Christina mengingatkan bahwa sejak 2020, nama Hasto sudah muncul dalam penyelidikan KPK terkait kasus yang melibatkan Wahyu Setiawan, Agustiani Tio, Saeful, dan Harun Masiku. Menurutnya, langkah KPK saat ini adalah tindak lanjut dari penyelidikan peran Hasto dalam kasus tersebut.

Christina berharap KPK terus berani dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi di Indonesia tanpa tekanan politik dari pihak mana pun.

"Penegakan hukum harus tetap independen dan berjalan sesuai prinsip keadilan, siapa pun yang terlibat harus diproses tanpa pandang bulu," tegasnya.

Dalam proses penahanannya, Hasto terlihat berbeda dengan tersangka lain yang biasanya tampak murung. Ia justru tersenyum dan mengepalkan tangan saat mengenakan rompi tahanan KPK.

Hasto keluar dari ruang penyidik KPK pada pukul 18.00 WIB dengan mengenakan rompi oranye. Saat memasuki ruang konferensi pers, ia berteriak "merdeka" sambil mengepalkan tangan.

Pada pukul 18.15 WIB, ia dibawa ke ruang jumpa pers. Ia sempat menunjukkan tangan yang terborgol saat berdiri di belakang Ketua KPK, Setyo Budiyanto.

"Untuk kepentingan penyidikan, terhadap tersangka HK (Hasto Kristiyanto) dilakukan penahanan," ujar Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Hasto ditahan selama 20 hari ke depan mulai 20 Februari 2025 hingga 11 Maret 2025 di Cabang Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur.

Penahanan ini mendapat reaksi keras dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Ia langsung mengeluarkan instruksi kepada seluruh kader PDIP untuk tidak menghadiri pembekalan kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah.

Instruksi ini tertuang dalam surat bernomor 7294/IN/DPP//2025 tertanggal Kamis (20/2/2025) yang ditandatangani langsung oleh Megawati. Ia meminta para kadernya menunda keberangkatan ke retret kepala daerah yang merupakan agenda Presiden RI Prabowo Subianto.

Dalam surat tersebut, Megawati menegaskan bahwa keputusan ini didasarkan pada AD/ART PDIP, khususnya Pasal 28 Ayat 1, yang memberikan wewenang penuh kepada Ketua Umum dalam menentukan kebijakan partai.

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah agar menunda keberangkatan ke retret di Magelang pada 21-28 Februari 2025. Jika sudah dalam perjalanan, diminta untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," demikian bunyi surat tersebut. ***