Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
120 Anggota DPR RI Resmi Ajukan Hak Menyatakan Pendapat, Status Wapres Gibran Diujung Tanduk
Umum
11 jam yang lalu
120 Anggota DPR RI Resmi Ajukan Hak Menyatakan Pendapat, Status Wapres Gibran Diujung Tanduk
2
Prakiraan Cuaca BMKG: Hujan Ringan Bakal Guyur Jabodetabek Hari Ini
Metropolitan
20 jam yang lalu
Prakiraan Cuaca BMKG: Hujan Ringan Bakal Guyur Jabodetabek Hari Ini
3
Wapres Gibran Rakabuming Raka Mengundurkan Diri Usai Pertemuan dengan Prabowo di Lanud Halim
Umum
5 jam yang lalu
Wapres Gibran Rakabuming Raka Mengundurkan Diri Usai Pertemuan dengan Prabowo di Lanud Halim
4
Bantah Konflik Kepentingan Pejabat, RANS Buka Suara Soal Kontrak Rp14,6 Miliar
Umum
12 jam yang lalu
Bantah Konflik Kepentingan Pejabat, RANS Buka Suara Soal Kontrak Rp14,6 Miliar
5
Jual e-KTP dan Ijazah via Media Sosial, Sindikat Pemalsu Dokumen di Koja Akhirnya Tumbang
Umum
11 jam yang lalu
Jual e-KTP dan Ijazah via Media Sosial, Sindikat Pemalsu Dokumen di Koja Akhirnya Tumbang
6
Wapres Gibran Didesak Mundur Lewat Hak Menyatakan Pendapat Buntut Sengketa Ijazah
Umum
13 jam yang lalu
Wapres Gibran Didesak Mundur Lewat Hak Menyatakan Pendapat Buntut Sengketa Ijazah
Home  /  Berita  /  Nasional

Gelombang PHK Meningkat, Pengamat Desak Pemerintah Bertindak

Gelombang PHK Meningkat, Pengamat Desak Pemerintah Bertindak
Ilustrasi (net)
Sabtu, 08 Maret 2025 05:32 WIB
JAKARTA – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) semakin meluas di sektor industri padat karya, memicu kekhawatiran berbagai pihak. Pengamat ketenagakerjaan yang juga Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi krisis ini.

"PHK terjadi di banyak perusahaan, mulai dari Sanken, pabrik piano Yamaha, hingga Sritex. Dampaknya sangat besar bagi pekerja dan keluarganya. Sektor padat karya perlu perhatian khusus agar tidak semakin terpuruk," ujar Timboel di Jakarta, Jumat.

Menurutnya, pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada target, tetapi juga mampu memberikan solusi nyata untuk menciptakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat.

Defisit angkatan kerja, yaitu ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan ketersediaan lapangan kerja, terus meningkat setiap tahun. Faktor utama yang memperparah kondisi ini adalah pesatnya pertumbuhan angkatan kerja, terbatasnya kesempatan kerja, serta dominasi sektor informal yang tidak menawarkan perlindungan sosial memadai.

"Pemerintah perlu strategi yang lebih konkret dalam menciptakan lapangan kerja. Jangan hanya menetapkan target tanpa realisasi. Defisit angkatan kerja ini nyata dan terus memburuk," tegas Timboel.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Indonesia meningkat dari 3,15 persen pada Februari 2024 menjadi 4,91 persen pada Agustus 2024.

Timboel menambahkan bahwa jika tidak ditangani dengan baik, lonjakan pengangguran ini dapat memicu dampak sosial yang lebih luas, termasuk meningkatnya angka kemiskinan dan melemahnya daya beli masyarakat.

"Tingkat pengangguran yang tinggi akan menekan ketahanan konsumsi masyarakat, yang akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan," ujarnya.

Sektor industri padat karya, lanjutnya, memiliki peran strategis dalam menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Selain mengurangi pengangguran, sektor ini juga mendorong pertumbuhan produksi dalam negeri yang dapat menggerakkan ekonomi lokal dan nasional.

"Kami berharap pemerintah serius dalam mengembangkan sektor padat karya, baik dari sisi perlindungan pekerja maupun kebijakan ekonomi. Dengan begitu, industri tetap berjalan, pekerja tetap bekerja, dan produk dalam negeri mampu bersaing di pasar sendiri," tutup Timboel. (ant)

Editor:Hermanto Ansam
Kategori:Nasional
wwwwww