Sri Mulyani dan Menkeu AS Bahas Perdagangan Global dan Kepemimpinan AS di Lembaga Internasional
 |
| Konferensi Pers Perkembangan Lanjutan Negosiasi Dagang Indonesia-Amerika Serikat secara daring Jakarta, Kamis (25/4/2025). (antara/bayu saputra/aa). |
Jum'at, 25 April 2025 14:32 WIB
JAKARTA – Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan isi pertemuannya dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, saat menghadiri Forum G20 dan IMF Spring Meeting 2025 di Washington DC. Salah satu poin penting yang dibahas adalah arah kebijakan ekonomi global dan peran strategis AS dalam lembaga-lembaga internasional.
“Amerika Serikat tetap berkomitmen menjadi anggota aktif dan pemimpin lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia, sekaligus menjadikan forum-forum tersebut sebagai instrumen kebijakan nasional mereka,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers daring dari Jakarta, Jumat (25/4/2025).
Sri Mulyani menegaskan bahwa sikap AS di level global perlu dicermati karena akan mempengaruhi pola kerja sama, termasuk dalam hal struktur perdagangan dan agenda negosiasi tarif dengan Indonesia.
Menurutnya, AS saat ini mendorong sistem perdagangan yang lebih resiprokal, atau saling menguntungkan. Hal ini menjadi dasar pendekatan Indonesia dalam memperkuat diplomasi ekonomi dengan berbagai lembaga, seperti USTR, Departemen Keuangan AS, hingga Kementerian Perdagangan AS.
"Hubungan Amerika dengan Tiongkok juga ikut dibahas, karena akan memberi pengaruh besar terhadap perekonomian kawasan dan strategi perdagangan negara-negara seperti Indonesia," ujar Sri Mulyani.
Ia menyebut proposal Indonesia dalam negosiasi tarif mendapat respons positif dari pihak AS. Dokumen tersebut dinilai komprehensif dan progresif, serta menjadi salah satu yang pertama diterima dalam proses negosiasi.
“Indonesia dianggap sebagai first mover, dan hal ini menjadi nilai tambah dalam perundingan. Respon positif ini menjadi modal penting untuk pembahasan lanjutan di tahap teknis,” ungkapnya.
Indonesia secara resmi telah menandatangani perjanjian non-disclosure dengan USTR pada 23 April 2025, menandai dimulainya fase awal negosiasi tarif. Dengan ini, Indonesia menjadi salah satu dari 20 negara pertama yang memulai proses tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa proses teknis diharapkan dapat selesai dalam waktu 60 hari.
“Kami menargetkan negosiasi teknis rampung dalam dua bulan ke depan,” ujar Airlangga. (ant)
