FAKTA Indonesia: APINDO Jangan Abai Kesehatan Masyarakat dan Pentingkan Cuan

 

"Alasan yang menyebut bahwa peraturan ini merugikan industri dinilai tidak tepat, karena justru peningkatan prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) yang akan menambah beban pembiayaan negara dan menurunkan produktivitas nasional," kata Ari, melalui keterangan tertulis, Sabtu (24/5/2025).

 

Menurut Ari, argumentasi APINDO yang lebih mementingkan kepentingan industri bertentangan dengan amanat konstitusi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional.

 

"Perlindungan terhadap kesehatan masyarakat semestinya menjadi prioritas utama dibandingkan kepentingan industri," tegasnya.

 

Untuk itu, lanjut Ari, FAKTA Indonesia mendukung penuh pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 2024 dan menolak segala bentuk upaya revisi terhadap peraturan tersebut demi terwujudnya Indonesia Emas 2045.

 

Ia mengungkapkan, prevalensi penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes, obesitas, dan gangguan kesehatan lainnya menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan.

 

"Salah satu faktor yang turut berkontribusi adalah tingginya konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK)," ucapnya.

 

Ia memaparkan, berdasarkan data International Diabetes Federation tahun 2021, Indonesia menempati peringkat kelima dunia sebagai negara dengan jumlah penderita diabetes usia dewasa peringkat kelima dunia sebagai negara dengan jumlah penderita diabetes usia dewasa terbanyak.

 

Pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

 

Selain itu, Pasal 2 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengamanatkan "Kesehatan adalah hak asasi setiap orang dan merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa hak ini terpenuhi bagi seluruh warga negaranya".

 

"Penerbitan PP Nomor 28 Tahun 2024 merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi warga negara dari dampak buruk zat adiktif yang terkandung dalam produk tembakau dan MBDK," imbuhnya.

 

Ari menambahkan, untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045, sebagaimana tertuang dalam Asta Cita, khususnya pada poin keempat tentang penguatan pembangunan sumber daya manusia, termasuk di bidang kesehatan, maka implementasi PP 28 Tahun 2024 perlu didukung sepenuhnya. 

 

"Asta Cita bukan sekadar retorika, melainkan komitmen nyata Presiden dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih sehat dan berdaya saing," pungkas Ari.***