Layanan RSUD Rasidin Padang Disorot Publik, Pasien KIS Meninggal Usai Dianggap Tak Darurat

PADANG – Tragedi kemanusiaan kembali mengguncang dunia layanan kesehatan. Seorang warga Padang, Sumatera Barat, berinisial DE (44), meninggal dunia setelah tidak mendapatkan penanganan medis dari RSUD Rasidin karena dinilai tidak dalam kondisi “gawat darurat”.

DE, pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS), dibawa ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Rasidin oleh keluarganya sekitar pukul 00.15 WIB, Sabtu (31/5/2025), karena mengalami sesak napas yang berat. Sayangnya, harapan untuk mendapat pertolongan pertama tak terpenuhi.

“Kami datang di tengah malam karena kakak saya sesak napas. Tapi petugas bilang kondisinya tidak darurat dan menyuruh kami ke puskesmas,” tutur Yudi, adik korban, penuh kecewa.

Tak ada ambulans. Tak ada perawatan. DE akhirnya dibawa pulang. Pagi harinya, karena kondisinya semakin kritis, keluarga kembali membawanya ke Rumah Sakit Siti Rahmah menggunakan becak motor (bentor). Namun nyawanya tak tertolong.

Direktur RSUD Rasidin Padang, Desy Susanti, mengonfirmasi bahwa pasien sempat datang ke IGD, namun berdasarkan pemeriksaan dokter, tidak dalam kondisi gawat darurat yang membahayakan nyawa.

“Dokter sudah menilai dan menyarankan pasien dirujuk ke puskesmas karena tidak ada kegawatdaruratan medis saat itu,” ujar Desy.

Ia menegaskan seluruh penanganan sudah mengikuti standar prosedur pelayanan BPJS Kesehatan.

Insiden ini langsung menyita perhatian publik. Di media sosial, banyak warga mempertanyakan bagaimana seorang pasien sesak napas tidak dianggap darurat hanya karena standar prosedur. Banyak yang menilai sistem kesehatan saat ini terlalu kaku dan tidak berpihak pada rakyat kecil.

“Jika sesak napas di tengah malam bukan gawat darurat, lalu apa lagi yang harus terjadi agar dianggap perlu ditolong?” tulis seorang warganet.

“Negara harus hadir untuk rakyat, bukan hanya dengan sistem, tapi dengan empati,” tambah lainnya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat atau BPJS Kesehatan mengenai tindak lanjut dan evaluasi atas peristiwa ini.

Tragedi yang menimpa DE menjadi pengingat menyakitkan bahwa dalam sistem kesehatan yang terlalu administratif, nyawa bisa saja kalah oleh prosedur.***