Rp9 Miliar dari APBN untuk Sejarah Baru Indonesia, Siapa yang Menulis dan Untuk Siapa?

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan mengonfirmasi bahwa anggaran sebesar Rp9 miliar dari APBN telah dialokasikan untuk proyek besar penulisan ulang sejarah Indonesia. Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, memastikan prosesnya telah dimulai sejak tujuh bulan lalu dan saat ini sedang berjalan dengan melibatkan ratusan akademisi.

"Sudah ada anggarannya dari APBN. Sudah beres itu, kita sudah mulai sejak saya sampaikan ke DPR tujuh bulan lalu," ungkap Fadli di Cibubur, Minggu (1/6/2025).

Fadli menambahkan, buku sejarah baru tersebut akan diuji publik pada Juli mendatang. Tim penyusun terdiri dari 113 penulis, 20 editor per jilid, dan tiga editor umum. Mereka berasal dari beragam latar belakang keilmuan dan daerah, dari Aceh hingga Papua.

“Kita ingin buku sejarah ini ditulis secara inklusif, tidak lagi Jawa-sentris, tapi Indonesia-sentris,” jelasnya.

Meski anggaran telah disiapkan dan proses berjalan, banyak pihak menilai bahwa penulisan ulang sejarah tidak boleh hanya menjadi agenda segelintir elit. Proyek ini menyangkut memori kolektif bangsa dan harus melibatkan beragam sudut pandang.

Komisi X DPR RI menegaskan bahwa buku sejarah baru ini harus disusun secara objektif, komprehensif, dan tidak menjadi narasi tunggal pemerintah. Dalam rapat bersama Kementerian Kebudayaan, DPR juga mendesak perlunya komunikasi terbuka dengan publik agar tidak menimbulkan kesan ada agenda tersembunyi.

“Kita tidak ingin sejarah ditulis ulang hanya dari satu kacamata. Harus ada ruang dialog dan koreksi dari publik,” tegas perwakilan Komisi X.

Fadli menekankan pentingnya pembaruan ini sebagai cara untuk meningkatkan literasi sejarah bagi generasi muda, sekaligus meluruskan narasi sejarah yang selama ini dinilai bias atau tidak lengkap.

"Ini tentang bagaimana kita memperkenalkan sejarah bangsa kepada anak-anak kita, dengan jujur, berimbang, dan membangun semangat kebangsaan," tutupnya.

Penulisan ulang sejarah dijadwalkan rampung pada Agustus 2025. Namun hingga saat ini, belum dijelaskan secara rinci mekanisme keterlibatan masyarakat sipil dalam prosesnya.(ant)