Aksi Tanpa Pemberitahuan, Kepolisian Tetap Berikan Pelayanan

JAKARTA - Aksi unjuk rasa digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Budi Luhur di depan Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa (22/7/2025) siang.

Sekitar 30 orang mahasiswa hadir membawa spanduk, poster, dan bendera aliansi. Dalam aksinya, mereka menuntut pemerintah menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai mempersempit ruang demokrasi serta menindas hak rakyat.

Tulisan pada spanduk dan poster aksi di antaranya bertuliskan “Tanah untuk Rakyat”, “Tidak Ada Demokrasi Tanpa Reforma Agraria Sejati”, “Stop Rumahkan Buruh”, “Hentikan PSN Rakus Tanah”, hingga “Hentikan Perampasan dan Monopoli Tanah”.

Dalam orasi, massa menuding PSN hanya menguntungkan segelintir elit dan pemodal tanpa melibatkan masyarakat lokal, serta melanggar konstitusi negara. Mereka juga menuntut segera dilaksanakannya reforma agraria sejati.

Kapolres Metro Jakarta Pusat KBP Susatyo Purnomo Condro membenarkan adanya aksi tersebut. Menurutnya, aksi berlangsung tertib meskipun tidak ada pemberitahuan kepada pihak kepolisian.

“Benar, tadi siang ada aksi unjuk rasa dari BEM UBL di depan Kantor Kemenko Perekonomian. Aksi diikuti sekitar 30 orang dan berjalan tertib. Namun perlu kami sampaikan bahwa aksi ini tidak ada pemberitahuan kepada pihak kepolisian sehingga petugas di lapangan memberikan imbauan dan membentangkan spanduk peringatan,” ujar KBP Susatyo, Kamis (24/7/2025).

Kapolres menambahkan, massa membubarkan diri dengan tertib sekitar pukul 15.18 WIB usai menyampaikan orasi dan pernyataan sikapnya.

“Kami mengapresiasi mahasiswa yang tetap menjaga ketertiban selama menyampaikan aspirasinya, dan kami berharap ke depan setiap aksi tetap melalui prosedur pemberitahuan sesuai UU yang berlaku,” tutup Kapolres.

Diketahui, massa aksi juga menyinggung kasus penggusuran warga Kebon Sayur, Cengkareng, yang mereka sebut sebagai bagian dari praktik mafia tanah. ***