DPR Dukung KPK Bongkar Dugaan Keterlibatan Bos Travel Maktour Grup di Korupsi Kuota Haji

JAKARTA - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendukung penuh langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntaskan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2024.

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil berharap lembaga antirasuah untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terindikasi kuat terlibat dalam perkara yang disebut merugikan negara lebih dari Rp1 triliun itu.

Termasuk, memintai keterangan dari Fuad Hasan Mansyur selaku pemilik travel haji dan umroh Maktour Group yang diketahui merupakan mertua dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo.

“Komisi III DPR juga yakin bahwa KPK akan prudent dalam mencari dan menemukan aktor kuat yang dibalik kouta haji khusus yang terindikasi ada rasuah di dalamnya,” terangnya kepada wartawan, Kamis (14/8).

Komisi III, dilanjutkan Nasir, berharap lembaga pimpinan Setyo Budiyanto tidak ragu juga meskipun dalam pengusutannya ada indikasi mantan pejabat-pejabat utama di negeri ini yang terlibat.

“Komisi III DPR mendukung sepenuhnya upaya KPK untuk mengusut dugaan tipikor dalam penggunaan qouta khusus haji tersebut,” imbuh Nasir Djamil.

Dalam perkara itu KPK juga sudah melakukan pencekalan terhadap sejumlah pihak. Mereka yakni, eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, eks staf khusus Yaqut, Ishfah Abidzal Aziz.

Kemudian Fuad Hasan Mansyur selaku pemilik travel haji dan umroh Maktour Group.

“Pencekalan itu biasanya dilakukan terhadap orang yang memiliki informasi penting terkait dengan perkara yang sedang diusut KPK,” kata Nasir Djamil.

Lebih jauh, Nasir menjelaskan bahwa pihaknya sangat berharap agar KPK dapat segera menuntaskan kasus ini agar masyarakat dapat melaksanakan ibadah haji dengan aman dan tenang.

“Komisi III berharap KPK membantu pemerintah dengan cara memberikan solusi berupa strategi penerapan kouta haji khusus untuk ke depannya sehingga pelaksanaan haji “clear and clean,” demikian Nasir Djamil. ***