Isu Hoaks Hantam Sri Mulyani, Guru Kembali Jadi Korban Narasi Elit
![]() |
| Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan paparan saat acara Konvensi Sains Teknologi dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Sasana Budaya Ganesha (sabuga), Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/8/2025). (Foto: antara) |
JAKARTA – Polemik seputar pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, tentang guru kembali memicu diskusi publik. Sebuah video manipulasi digital yang menyebut guru sebagai “beban negara” telah dikonfirmasi sebagai deepfake, namun narasi asli dalam pidatonya tetap menuai kritik.
Kementerian Keuangan langsung membantah isi video tersebut. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menegaskan bahwa Sri Mulyani tidak pernah menyebut guru atau dosen sebagai beban.
"Potongan video itu hoaks. Faktanya Menteri Keuangan tidak pernah menyatakan guru adalah beban negara," kata Deni, Selasa (19/8/2025).
Namun di balik bantahan tersebut, substansi pidato Sri Mulyani di Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB, Rabu (7/8/2025), dinilai tetap menyimpan nada merendahkan profesi guru.
“Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini salah satu tantangan bagi keuangan negara,” ucapnya kala itu.
Ia lalu melontarkan pertanyaan: “Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat?"
Jurnalis senior Farid Gaban menilai, sekalipun kalimat kasar tidak diucapkan, semangat pidato Sri Mulyani tetap mencerminkan pemikiran bahwa guru adalah beban fiskal.
"Bu Sri Mulyani memang tidak persis mengatakan guru dan dosen beban negara, tapi esensi yang beliau katakan begitu," tulisnya dalam unggahan media sosial.
Respons pemerintah yang lambat dan keengganan Sri Mulyani memberi penjelasan langsung saat dimintai konfirmasi, justru memperpanjang kegelisahan di tengah masyarakat.
Organisasi profesi seperti PGRI mengingatkan bahwa guru bukan sekadar pos pengeluaran, tetapi penentu kualitas generasi bangsa. Mereka menyerukan agar negara berhenti melihat pendidikan sebagai beban, melainkan sebagai investasi.***













