Kenaikan Gaji PNS Dinilai Tak Tepat Waktu, DPR Sebut Bisa Ganggu Rasa Keadilan Sosial

JAKARTA – Wacana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tengah tekanan ekonomi rakyat dipertanyakan wakil rakyat. Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menilai kebijakan itu berisiko memicu kecemburuan sosial dan menurunkan rasa keadilan publik.

“Jangan sampai ketika rakyat sedang kesulitan, ada kelompok yang justru menikmati kenaikan penghasilan. Itu bisa melukai rasa keadilan,” ujar Doli, Selasa (19/8/2025), di Kompleks Parlemen, Senayan.

Ia menegaskan, pemerintah harus bijak membaca suasana kebatinan masyarakat. Menurutnya, ada tiga hal yang harus jadi pertimbangan utama sebelum menaikkan gaji PNS: kondisi fiskal, kebutuhan riil, dan kinerja aparatur. 

“Kondisi fiskal kita tidak lapang. Jadi harus diukur betul apakah memang gaji PNS sudah sangat mendesak untuk dinaikkan,” jelasnya.

Doli juga mengkritik kebijakan kerja fleksibel seperti work from anywhere (WFA) yang belum menunjukkan akuntabilitas kinerja secara konkret. Menurutnya, jika produktivitas belum teruji, pemberian kenaikan gaji justru jadi ironi. 

“WFA itu saja masih belum clear, tapi tiba-tiba bicara kenaikan gaji. Ini kan bisa jadi paradoks,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam paparan nota keuangan RAPBN 2026, menyatakan bahwa alokasi anggaran tahun depan difokuskan untuk delapan program prioritas nasional. Kenaikan gaji PNS belum menjadi fokus, mengingat ruang fiskal masih terbatas. 

“Kami masih melihat fiscal space untuk 2026. Sebagian besar anggaran difokuskan ke agenda prioritas,” kata Sri Mulyani, Senin (18/8/2025).

Belum ada kepastian soal penambahan formasi PNS. Pemerintah disebut masih harus melakukan koordinasi lintas kementerian dan daerah, serta menyesuaikannya dengan kapasitas keuangan negara.***