Rekan Indonesia Desak Pemerintah Aktivasi Lagi Akun BPJS Dokter Piprim

 

Agung menegaskan, menegaskan, keputusan itu secara langsung menghalangi pasien BPJS memperoleh layanan medis vital.

 

"Pasien yang selama ini bergantung pada dr Piprim kini dipaksa beralih ke jalur swasta dengan biaya sekitar Rp4 juta per pemeriksaan. Pertanyaannya, apakah pemerintah rela menutup mata terhadap keluarga miskin yang jelas tidak mampu membayar angka itu?," kata Agung melalui keterangan tertulis, Sabtu (24/8/2025). 

 

Kemenkes beralasan kebijakan ini untuk pemerataan layanan subspesialis dengan memindahkan dr Piprim ke RS Fatmawati. Namun, menurut Agung, dalih itu kontradiktif dengan kenyataan di lapangan. 

 

"Jumlah dokter jantung anak di Indonesia hanya 72 orang dan tersebar di 18 provinsi. Dengan defisit sebesar itu, pembatasan akses BPJS di pusat rujukan nasional seperti RSCM bukanlah pemerataan, melainkan penyempitan akses," tegasnya. 

 

Rekan Indonesia, lanjut Agung, menengarai ada indikasi non-medis yang ikut bermain. Sebab, dr Piprim selama ini dikenal lantang mengkritik kebijakan Kemenkes RI terkait intervensi kolegium profesi. 

 

"Jika pembekuan akun BPJS dilakukan karena keberanian seorang dokter menyampaikan kritik, maka persoalannya jauh lebih serius. Ini bukan hanya soal pelayanan, tetapi soal independensi profesi medis dan keberanian bersuara di hadapan birokrasi," ungkap Agung. 

 

Agung juga menyoroti keresahan publik yang makin meluas. Petisi daring bermunculan, media sosial penuh keluhan orang tua pasien yang kehilangan akses layanan. Namun, hingga kini, penjelasan resmi pemerintah tidak menyentuh inti masalah dalam hal menjamin hak pasien atas layanan medis yang setara.

 

Atas situasi itu, Agung menambahkan, Rekan Indonesia mendesak pemerintah untuk segera menjelaskan dasar hukum pembekuan akun BPJS dr Piprim secara transparan.

 

Kemudian, mengembalikan akses layanan BPJS agar pasien tidak dirugikan; dan menghentikan praktik kebijakan yang diduga bermotif politik profesi.

 

"Negara tidak boleh mengorbankan kepentingan pasien hanya demi kepatuhan birokrasi. Hak atas kesehatan adalah hak konstitusional warga negara. Bila kebijakan ini dibiarkan, maka pemerintah sedang memberi pesan keliru, kritik bisa dibungkam dan pasienlah yang menanggung akibatnya," pungkas Agung. ***