Kejari Jaksel Absen di Sidang Praperadilan Eksekusi Silfester, ARRUKI: Bentuk Ketidakprofesionalan

JAKARTA – Sidang perdana praperadilan polemik eksekusi Ketua Solidaritas Merah Putih (Solmet), Silfester Matutina, digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (25/8/2025). Namun, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku pihak termohon tidak hadir.

Ketidakhadiran Kejari Jaksel dinilai kuasa hukum Aliansi untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia (ARRUKI), Rudy Marjono, sebagai bukti ketidakprofesionalan dalam menangani perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap sejak enam tahun lalu.

“Hakim sempat bertanya apakah eksekusi sudah dijalankan. Kami jawab, sampai gugatan ini berlangsung belum ada tanda-tanda eksekusi,” ujar Rudy.

Silfester divonis 1,5 tahun penjara oleh Mahkamah Agung pada 2019 dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12. Namun hingga kini, eksekusi putusan tersebut belum dijalankan oleh kejaksaan.

ARRUKI menggugat Kejari Jaksel ke praperadilan dan meminta hakim memerintahkan eksekusi demi kepastian hukum.

“Pemohon mendesak agar Kejari Jaksel segera menjalankan kewajibannya. Putusan sudah inkrah sejak 2019,” tegas Rudy.

Hakim tunggal praperadilan, Emang Sulaeman, akhirnya menunda persidangan hingga 1 September 2025 karena pihak Kejari Jaksel tidak hadir.

Gugatan praperadilan ARRUKI teregister dengan nomor perkara 96/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL sejak 8 Agustus 2025. Ketua Umum ARRUKI, Marselinus Edwin Hardhian, menyebut Kejari Jaksel telah melanggar asas peradilan cepat dan sederhana karena tidak melaksanakan eksekusi.

“Kejaksaan seolah menghentikan penuntutan secara tidak sah. Kami minta hakim memerintahkan eksekusi terhadap Silfester Matutina,” ujarnya. ***