Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Menpora Erick Dorong RUU Kepemudaan Lahirkan Solusi Nyata
Kemenpora
17 jam yang lalu
Menpora Erick Dorong RUU Kepemudaan Lahirkan Solusi Nyata
2
Tolak Usul Luhut, Mulyanto Dukung Sikap Pemerintah Terkait Kerugian Negara
Nasional
11 jam yang lalu
Tolak Usul Luhut, Mulyanto Dukung Sikap Pemerintah Terkait Kerugian Negara
3
Hujan Ringan hingga Sedang Berpotensi Guyur Jabodetabek Sore Hari Ini
Metropolitan
23 jam yang lalu
Hujan Ringan hingga Sedang Berpotensi Guyur Jabodetabek Sore Hari Ini
4
Pemprov DKI Perketat Syarat Penerima Bantuan Iuran JKN, Prioritaskan Desil 1-5
Metropolitan
16 jam yang lalu
Pemprov DKI Perketat Syarat Penerima Bantuan Iuran JKN, Prioritaskan Desil 1-5
5
Ini 10 Penerima Jakarta Youth Award 2026
Metropolitan
12 jam yang lalu
Ini 10 Penerima Jakarta Youth Award 2026
6
Meninggalnya Syabilla Rizkia, Menpora Erick Minta Evaluasi Menyeluruh Keselamatan Atlet
Kemenpora
16 jam yang lalu
Meninggalnya Syabilla Rizkia, Menpora Erick Minta Evaluasi Menyeluruh Keselamatan Atlet
Home  /  Berita  /  PON

Ricuh Demo Tolak Tunjangan DPR, Legislator Ingatkan Ada BAM untuk Dialog

Ricuh Demo Tolak Tunjangan DPR, Legislator Ingatkan Ada BAM untuk Dialog
Politikus PDIP, Deddy Yevri Hanteru Sitorus. (Foto: dok. Dpr ri).
Selasa, 26 Agustus 2025 13:25 WIB

JAKARTA – Gelombang protes menolak kenaikan tunjangan DPR RI, Senin (25/8/2025), berubah ricuh di sejumlah titik ibu kota. Meski demikian, DPR menegaskan pihaknya sudah memiliki Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) yang dapat menjadi wadah resmi bagi para demonstran untuk berdialog.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus, menilai penyampaian aspirasi tidak harus berujung pada bentrokan di jalan. Menurutnya, DPR terbuka untuk menerima masukan masyarakat melalui jalur yang sudah tersedia.

"DPR sudah punya BAM untuk urusan begini. Tergantung yang demo, apakah inginnya dialog langsung atau demonstrasi," ujarnya, Selasa (26/8/2025).

Namun, ia menegaskan bahwa tindak anarkis yang muncul dalam aksi tersebut bukanlah ranah DPR. Hal itu, katanya, merupakan kewenangan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti.

"Masalah anarkisme, itu urusan penegakan hukum. Adanya anak sekolah menurut saya bukan hal baru, apalagi itu bukan demo yang digalang oleh mahasiswa," jelasnya.

Kericuhan pecah di kawasan Slipi, Jakarta Barat, ketika massa gabungan mahasiswa, pelajar, dan warga sipil melakukan aksi anarkis. Pos polisi menjadi sasaran perusakan hingga dibakar, sementara fasilitas umum juga dirusak.

Upaya aparat keamanan menenangkan massa tak membuahkan hasil. Bahkan, situasi semakin kacau ketika gas air mata ditembakkan untuk membubarkan kerumunan. Massa merespons dengan menyerang mobil water cannon dan terus bergerak ke arah Senayan Park, Semanggi, hingga Simpang Slipi.***

Editor:M Rafdinal Adrianto
Sumber:inilah.com
Kategori:PON, Nasional, Voli, Metropolitan, Ekonomi
wwwwww