Dari Jalanan ke Politik, Buruh Bersatu Tekan Pemerintah Jalankan Putusan MK

JAKARTA – Aksi buruh serentak pada Kamis (28/8/2025) diprediksi menjadi salah satu gelombang protes terbesar dalam sejarah pergerakan pekerja di Indonesia. Sekitar 100 ribu buruh dari Jabodetabek turun ke jalan di ibu kota, sementara lebih dari satu juta buruh lainnya bergerak di 38 provinsi secara bersamaan.

Presiden KSPI, Said Iqbal, menyatakan aksi ini bukan hanya protes, tetapi juga langkah politik untuk mendesak pemerintah segera memenuhi enam tuntutan utama yang disebut HOSTUM. “Kami menuntut negara segera menaikkan upah, menghapus outsourcing, dan menghentikan PHK massal,” katanya.

Tuntutan paling krusial adalah kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5–10,5 persen. Formula ini didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 168 yang memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan klaim pemerintah bahwa kemiskinan turun dan pengangguran berkurang, buruh menilai sudah saatnya upah dinaikkan demi daya beli masyarakat.

Selain isu upah, buruh juga menuntut reformasi pajak yang lebih adil, penghapusan pajak pesangon, THR, dan JHT, hingga penghapusan diskriminasi pajak terhadap pekerja perempuan. Di ranah politik, mereka menekan pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru serta RUU Perampasan Aset sebagai komitmen pemberantasan korupsi.

Pusat aksi di Jakarta akan berlangsung di Gedung DPR, Mahkamah Konstitusi, dan Istana Negara, mencerminkan sasaran langsung terhadap pengambil kebijakan. Sementara itu, di daerah, aksi dipusatkan di kantor gubernur masing-masing provinsi, mulai dari Surabaya, Semarang, Medan, Batam, hingga Jayapura.

Gerakan ini menunjukkan bahwa buruh tidak hanya bicara soal kesejahteraan ekonomi, tetapi juga soal arah kebijakan negara. Dengan kekuatan massa jutaan orang, buruh ingin menegaskan peran politiknya sebagai kekuatan penekan dalam demokrasi Indonesia. ***