FAKTA Indonesia Desak Presiden Copot Kapolri dan Reformasi Total Polri

yang dinilai berlebihan. 

 

Media besar seperti Al Jazeera, Associated Press, Reuters, The Guardian, hingga BBC memberitakan peristiwa tersebut secara luas, menempatkan Indonesia dalam sorotan dunia terkait kondisi demokrasi dan hak asasi manusia.

 

Tragedi meninggalnya Affan menjadi pemicu gelombang protes lanjutan di berbagai kota. Lebih dari 200 organisasi masyarakat sipil telah mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk melepas jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakan represif aparat kepolisian terhadap demonstran pada hari tersebut. 

 

Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia menilai peristiwa ini adalah alarm bahaya yang menunjukkan kemunduran serius demokrasi serta penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

 

Ketua FAKTA Indonesia, Ari Subagyo Wibowo menyampaikan duka cita mendalam atas korban jiwa dan luka-luka yang terjadi dalam demonstrasi yang 

seharusnya menjadi ruang aman bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi. 

 

Menurut Ari, hilangnya nyawa warga di tangan aparat negara merupakan sebuah pengkhianatan terhadap semangat reformasi. Kekerasan yang terjadi, termasuk insiden penabrakan pengemudi ojek online, tidak lagi bisa dianggap sekadar “insiden”, melainkan bentuk pelanggaran HAM serius yang menodai rasa keadilan masyarakat.

 

FAKTA Indonesia menegaskan bahwa Presiden sebagai pemegang kendali tertinggi pemerintahan harus segera bertindak tegas. Diamnya pemerintah selama ini dapat ditafsirkan sebagai bentuk persetujuan atas brutalitas aparat. 

 

"FAKTA Indonesia mendesak Presiden untuk segera mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab atas kegagalan Polri menjaga keamanan demonstrasi secara humanis. Pencopotan Kapolri diyakini sebagai langkah awal yang mutlak diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap negara," kata Ari, dalam keterangan tertulis, Selasa (2/9/2025).

 

Ari menilai, pergantian pimpinan Polri saja tidak cukup. Reformasi menyeluruh terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia adalah keharusan. Sebab, sejak era pasca-Orde Baru, agenda reformasi Polri hanya menjadi wacana tanpa realisasi nyata. 

 

Untuk itu, FAKTA Indonesia mendesak Presiden membentuk tim investigasi independen yang bekerja secara transparan guna mengaudit kewenangan, penggunaan persenjataan, serta prosedur penanganan massa oleh Polri. 

 

"Sudah saatnya kepolisian dipaksa untuk berubah menjadi lembaga profesional, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)," Ari menambahkan.

 

Selain mendesak Presiden, FAKTA Indonesia juga menyoroti tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik. DPR wajib merespons secara serius tuntutan rakyat yang disuarakan dalam demonstrasi, termasuk terkait isu krisis lapangan kerja, penolakan R-KUHAP, dan pembahasan RUU Perampasan Aset. 

 

"Kami mengecam keras pernyataan provokatif sejumlah anggota DPR yang justru memperburuk situasi dan melukai hati rakyat. Dalam hal ini, partai politik tidak boleh sekadar menonaktifkan anggota yang bersalah, melainkan harus memecat secara tegas sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politik kepada rakyat," tegasnya.

 

Ia mengungkapkan, tragedi ini merupakan cermin berbahaya bagi masa depan demokrasi di Indonesia. Tanpa tindakan nyata dan pertanggungjawaban yang tulus, bangsa Indonesia berisiko tergelincir dari negara demokrasi menuju negara tiran dalam kemasan baru. 

 

"Rakyat tidak boleh dibungkam, dan suara mereka harus didengar," ucapnya.

 

Secara khusus, lanjut Ari, FAKTA Indonesia membuka posko pengaduan masyarakat yang laporan kepolisiannya macet Polda Metro Jaya. Hal ini menegaskan komitmen untuk terus mengawal perjuangan rakyat demi terwujudnya Indonesia yang lebih adil, demokratis, dan beradab. 

 

"Kami berharap upaya ini dapat menjadi wadah keadilan dan sekaligus membuka kesadaran kepolisian untuk memprioritaskan kepentingan masyarakat," pungkas Ari. ***