Garda Indonesia Kritik Pertemuan Gibran dengan Ojol: “Keterwakilan Harus Jelas”
![]() |
| Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bertemu pengemudi ojol Gojek dan Grab di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Ahad (31/8/2025). |
JAKARTA – Pertemuan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan sekelompok pengemudi ojek online (ojol) di Istana Wapres pada Minggu (31/8/2025) justru memunculkan polemik. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengaku tak mengenal orang-orang yang hadir sebagai perwakilan ojol dalam pertemuan tersebut.
“Siapa orang-orang ini yang mengenakan atribut ojol? Kapasitas mereka sebenarnya bagaimana? Apakah mereka betul mewakili komunitas ojol, atau hanya hadir atas nama pribadi?” ujarnya kepada wartawan, Selasa (2/9/2025).
Igun menegaskan bahwa asosiasi yang menaungi ribuan pengemudi di berbagai daerah tidak pernah menerima undangan resmi untuk menghadiri pertemuan itu. “Biasanya, jika pertemuan resmi dengan pejabat negara, undangan disampaikan lewat asosiasi agar aspirasi lebih terarah. Bukan asal comot orang dari jalan,” katanya.
Ketiadaan keterlibatan asosiasi membuat Igun mempertanyakan tujuan dari pertemuan ini. “Apakah ini rekayasa politik untuk menarik simpati pengemudi, atau benar-benar dialog yang representatif?” ucapnya.
Sementara itu, pihak Gojek membenarkan bahwa salah satu peserta, Mohamad Rahman Tohir alias Cang Rahman, adalah mitra aktif sejak 2015. Direktur Public Affairs & Communications GoTo, Ade Mulya, menegaskan aspirasi yang disampaikan datang langsung dari para driver. “Mulai dari dukungan untuk keluarga rekan yang berpulang, solidaritas, hingga harapan agar situasi tetap kondusif,” jelasnya.
Ade juga menambahkan, Kantor Wakil Presiden sebelumnya memang menghubungi aplikator untuk menghadirkan perwakilan mitra driver. “Dengan undangan resmi, kami memastikan mitra yang hadir benar-benar aktif dan dipercaya komunitasnya,” katanya.
Meski begitu, kontroversi belum mereda. Banyak pengemudi menilai suara mereka tidak terwakili, sementara publik bertanya-tanya siapa sebenarnya yang dianggap pemerintah sebagai representasi komunitas ojol.***













