Polemik Calon Sekda DKI, Publik Minta Pramono Gunakan Seleksi Terbuka

JAKARTA – Wacana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang disebut-sebut bakal langsung menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) pengganti Marullah Matali tanpa melalui panitia seleksi (pansel) menuai kritik. Publik menilai, mekanisme penunjukan tertutup bisa mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Aktivis Jakarta, Taufik Rendusara, mengingatkan bahwa posisi Sekda sangat strategis karena menjadi pengendali utama birokrasi di lingkungan Pemprov DKI.

“Kalau tidak melalui pansel, ini bisa menjadi preseden buruk bagi komitmen Pramono,” ujarnya, Sabtu (6/9/2025). 

Menurut Taufik, seleksi terbuka bukan hanya soal prosedur administratif, melainkan sarana memastikan integritas dan rekam jejak calon Sekda. Dengan mekanisme itu, publik bisa ikut menilai siapa yang paling layak memimpin birokrasi Jakarta.

“Pansel harus dijalankan supaya prosesnya transparan,” tambahnya. 

Selain soal mekanisme, Taufik juga menyinggung janji politik Pramono. Saat kampanye dan setelah dilantik, Pramono pernah berkomitmen tidak akan membawa aparatur sipil negara (ASN) dari luar daerah untuk mengisi jabatan strategis di Pemprov DKI.

“Janji itu harus ditepati. Warga ingin Sekda dari internal Pemprov, yang paham birokrasi Jakarta dan mampu menjadi jembatan komunikasi dengan DPRD,” tegasnya.

Ia menekankan, Sekda bukan hanya jabatan administratif, melainkan juga posisi yang menentukan legitimasi dan ritme kerja birokrasi. Karena itu, transparansi dalam proses pemilihan menjadi hal penting agar hasilnya tidak memicu polemik. ***