Pembangunan Internet Desa Lambat, 2.333 Wilayah Masih Terisolasi Digital

JAKARTA – Janji pemerataan akses internet hingga pelosok desa masih jauh dari harapan. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengakui ada 2.333 desa yang belum terjangkau layanan internet, sebuah angka yang memperlihatkan kesenjangan digital masih lebar di Indonesia.

"Target ini masuk akal jika seluruh pihak mau bekerja sama menyelesaikan PR-PR ini," kata Meutya dalam upacara Hari Bhakti Postel ke-80 di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (27/9/2025).

Dari total tersebut, sebanyak 2.017 desa tidak memiliki layanan 4G sama sekali, sedangkan 316 desa berada di kawasan ladang nonpermukiman. Kondisi ini menyoroti lemahnya pemerataan infrastruktur digital, meski Indonesia tengah gencar mendorong transformasi digital nasional.

Meutya menyinggung semangat Angkatan Muda Perusahaan Telepon dan Telegraf (AMPTT) yang pada 27 September 1945 mengambil alih PTT dari Jepang dan menyebarkan kabar kemerdekaan ke dunia. "Hari ini perjuangan belum selesai. Tantangan kita adalah memastikan desa tidak tertinggal dalam arus digital," tegasnya.

Namun, hingga kini penetrasi fixed broadband rumah tangga baru mencapai 27,4 persen. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi berdaulat dinilai mendesak, terutama untuk menopang keamanan nasional dan ketahanan ekonomi di tengah kompetisi geopolitik global.

“Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi delapan persen, dan itu hanya bisa dicapai jika digitalisasi benar-benar dijalankan,” ungkap Meutya.

Dalam acara itu, perusahaan telekomunikasi besar bersama sejumlah asosiasi ICT menandatangani deklarasi percepatan digitalisasi, mulai dari Telkom Indonesia, Telkomsel, Indosat, XL Smart, Huawei Indonesia, Ericsson Indonesia, Mastel, APJII, hingga APJATEL.

Meski begitu, fakta di lapangan menunjukkan banyak desa masih terjebak dalam keterisolasian digital. Bagi masyarakat, internet bukan sekadar akses hiburan, tetapi kebutuhan dasar untuk pendidikan, kesehatan, hingga kegiatan ekonomi. Pertanyaan yang tersisa: sampai kapan desa-desa ini harus menunggu janji konektivitas? ***