Kanwil Kemen HAM DKI Gandeng Komunitas Bahas Keadilan Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia
 |
| Kanwil Kemen HAM DKI adakan diskusi hak asasi manusia bersama komunitas. (Ist) |
Selasa, 14 Oktober 2025 13:40 WIB
Penulis: Azhari Nasution
Penulis: Azhari Nasution
JAKARTA- Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemen HAM) DKI Jakarta menggandeng berbagai komunitas masyarakat dalam webinar bertajuk "Menegakkan Hak Asasi Manusia melalui Keadilan Kesehatan bagi Semua".
Kegiatan yang digelar di Aula Masjid Nurul Islam, Kelurahan Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur ini diikuti sekitar 90 peserta dari beragam latar belakang, mulai dari Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia), Jaringan Relawan Indonesia untuk Pendidikan Nasional (Jari Pena), Perhimpunan Aktivis 98 (PA98), Gerakan Rakyat (GR), Dasa Wisma, pelaku UMKM, hingga warga sekitar.
Sesi diskusi berlangsung dinamis. Peserta dari berbagai komunitas berbagi pengalaman dan tantangan terkait pelayanan kesehatan di wilayah masing-masing, seperti keterbatasan akses bagi kelompok rentan serta perlunya dukungan bagi pelaku UMKM dan perempuan kepala keluarga.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Kanwil Kemen HAM DKI Jakarta untuk mendekatkan isu HAM kepada masyarakat serta memperkuat sinergitas antara pemerintah, komunitas, dan pelaku usaha.
Sebagaimana pesan yang terus digaungkan sepanjang acara, hak atas kesehatan bukan sekadar urusan rumah sakit, melainkan hak dasar setiap manusia.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kanwil Kemen HAM DKI Jakarta, Fitriadi Agung Prabowo menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat penegakan HAM di bidang kesehatan.
“Penguatan kapasitas HAM tidak bisa hanya dilakukan oleh negara. Komunitas dan masyarakat memiliki peran besar agar potret penegakan HAM di lapangan bisa terlihat secara nyata," kata Fitriadi, Selasa (14/10/2025).
Dalam sesi utama, Ketua Umum Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia), Agung Nugroho, tampil sebagai narasumber tunggal. Ia menegaskan bahwa keadilan kesehatan merupakan bagian tak terpisahkan dari HAM.
"Keadilan kesehatan bukan sekadar soal berobat gratis atau kepemilikan kartu BPJS. Lebih dari itu, ini tentang bagaimana negara menjamin setiap orang, tanpa kecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sehat," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Rekan Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Martha Tiana Hermawan menambahkan, pemerintah kini mulai menunjukkan langkah maju dengan memasukkan isu kesehatan dalam kebijakan HAM.
"Baru kali ini kesehatan benar-benar diakui sebagai bagian dari HAM. Dampaknya besar, mulai dari peningkatan tenaga medis hingga pemerataan fasilitas kesehatan," pungkasnya. ***
| Kategori | : | Automotif, DKI Jakarta |
